Soal Kondisi Jalan Rusak di Sumut, Paling Banyak Milik Kabupaten

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menjajal jalan rusak di daerah. Seperti halnya di Provinsi Lampung dan Jambi.

Terkini, dia baru saja meninjau kondisi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu (17/05/2023). Tepatnya di ruas Jalan Gunting Saga.

Jokowi menjelaskan, Provinsi Sumut memiliki jalan nasional sepanjang 2.600 km, dengan kondisi yang rusak sekitar 260 km.

Kemudian, jalan provinsi sepanjang 3.005 km, dengan kondisi yang rusak kira-kira 340 km. Serta jalan kabupaten 33.000 km, dengan kondisi rusak sekitar 13.000 km.

"Jalan kabupaten, ya ini banyak yang rusak. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhan Batu Utara, di sini ada 13 km. Kemudian yang menuju ke Tanjung Leidong itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini," beber Presiden dalam keterangan pers dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Ada yang Bakal Diperbaiki Jokowi, Seberapa Banyak Jalan Rusak di Jambi?

Menurut dia, perbaikan jalan rusak akan segera dimulai paling lambat Juli 2023. Tentu akan dibagi penanggung jawab perbaikannya.

"Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh Pusat, yang kira-kira provinsi kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," tandasnya.

Kendati akan segera diperbaiki, Presiden menilai perbaikan jalan rusak di Sumut secara keseluruhan memerlukan waktu. Mengingat jumlah jalan rusak sangat banyak.

"Segera kita perbaiki tapi ini perlu waktu, karena tadi yang rusak kan angkanya banyak, dan tidak hanya di Sumatera Utara. Jangan berpikir hanya di Sumatera Utara, di provinsi yang lain kurang dan lebih mirip-mirip," terangnya.

Prinsipnya, perbaikan jalan akan diprioritaskan yang rusak berat terlebih dahulu. Terutama ruas yang menjadi jalan produksi dan jalan logistik.

"Itu harus didahulukan, karena nanti menyangkut biaya logistik, biaya produksi, inflasi, semuanya," pungkas Jokowi.