Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci Percepat Penanganan Perubahan Iklim di ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan perubahan iklim menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Indonesia beberapa waktu lalu.

Negara-negara di kawasan ASEAN tengah mengemban misi net zero emission, sesuai Paris Agreement. Juga, berkomitmen untuk melakukan kolaborasi.

Hanya saja, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya pada lingkup pemerintahan. Masyarakat sipil pun harus ikut dilibatkan dalam segala prosesnya.

Hal itu tersaji dalam webinar yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia berjudul Making Energy Green and Low Carbon to Support Sustainable Growth: Advancing the Role of Civil Society in Southeast Asia Energy Transition Cooperation during Indonesia ASEAN Chairmanship 2023, pada Selasa (16/05/2023).

Executive Director IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, negara-negara di ASEAN memang telah menjalin kerja sama demi transisi energi. Salah satunya dengan membentuk kelompok kerja.

Akan tetapi, langkah tersebut juga membutuhkan kolaborasi lebih lanjut di tingkat akar rumput, alias peran dari masyarakat sipil di ASEAN.

"Masyarakat sipil ASEAN, baik sebagai kelompok atau individu, dapat berkontribusi untuk membuat sistem energi di Asia Tenggara berubah menjadi sistem energi berkelanjutan," jelasnya.

Baca juga: WEF: Risiko Global Ancam Komitmen Perlindungan Iklim Indonesia

Seiring Indonesia mendapat mandat sebagai Keketuaan ASEAN Tahun 2023, lanjut Fabby Tumiwa, ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk merangkul elemen masyarakat di Asia Tenggara.

Karena Indonesia dinilai memiliki lingkungan yang dinamis. Di mana masyarakat sipil dapat berpartisipasi aktif dalam ruang kebijakan seperti yang diIakukan IESR dan organisasi lainnya.

"Kita dapat berkontribusi dalam mendukung masyarakat kita sebagai baik untuk membantu memenuhi target pemerintah terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan," tukasnya.

Sementara itu, Director of Climate Unit, Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Esther Tamara menambahkan, sejauh ini belum ada mekanisme formal bagi masyarakat sipil di ASEAN untuk membagikan aspirasinya tentang perubahan iklim.

Hal itu bertolak belakang dari pernyataan bahwa ASEAN mendeklarasikan diri sebagai organisasi multilateral yang berpusat pada rakyat.

"Tidak ada mekanisme formal bagi masyarakat sipil untuk menyalurkan aspirasi atau bahkan feedback-nya," tandasnya.

Baca juga: Cegah Krisis Iklim, Indonesia Perlu Hentikan PLTU Secara Bertahap

Menurut Esther Tamara, ASEAN sebagai organisasi multilateral dianggap masih menggunakan sistem dari atas ke bawah. Sehingga bukan dari masyarakat ke pemerintahan.

"Jadi yang saya maksud adalah ketika pemerintahan ASEAN menetapkan agenda, mereka mengharapkan masyarakat sipil juga mendukung agenda ini daripada secara terbuka berkomunikasi dengan masyarakat tentang apa yang harus menjadi prioritas atau menjadi agenda tahun-tahun berikutnya," terangnya.

Dia pun menilai proses pengambilan keputusan yang berada di kalangan pemerintahan ASEAN tanpa melibatkan masyarakat sipil perlu menjadi catatan evaluasi.

"Karena jika tidak ada ruang bagi masyarakat untuk secara resmi berdialog, tidak dapat dipastikan bahwa aspirasi mereka yang sudah ada tentang perubahan iklim dan transisi energi telah diperhitungkan," pungkasnya.