Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci Percepat Penanganan Perubahan Iklim di ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan perubahan iklim menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Indonesia beberapa waktu lalu.

Negara-negara di kawasan ASEAN tengah mengemban misi net zero emission, sesuai Paris Agreement. Juga, berkomitmen untuk melakukan kolaborasi.

Hanya saja, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya pada lingkup pemerintahan. Masyarakat sipil pun harus ikut dilibatkan dalam segala prosesnya.

Hal itu tersaji dalam webinar yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia berjudul Making Energy Green and Low Carbon to Support Sustainable Growth: Advancing the Role of Civil Society in Southeast Asia Energy Transition Cooperation during Indonesia ASEAN Chairmanship 2023, pada Selasa (16/05/2023).

Executive Director IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, negara-negara di ASEAN memang telah menjalin kerja sama demi transisi energi. Salah satunya dengan membentuk kelompok kerja.

Akan tetapi, langkah tersebut juga membutuhkan kolaborasi lebih lanjut di tingkat akar rumput, alias peran dari masyarakat sipil di ASEAN.

"Masyarakat sipil ASEAN, baik sebagai kelompok atau individu, dapat berkontribusi untuk membuat sistem energi di Asia Tenggara berubah menjadi sistem energi berkelanjutan," jelasnya.

Baca juga: WEF: Risiko Global Ancam Komitmen Perlindungan Iklim Indonesia

Seiring Indonesia mendapat mandat sebagai Keketuaan ASEAN Tahun 2023, lanjut Fabby Tumiwa, ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk merangkul elemen masyarakat di Asia Tenggara.

Karena Indonesia dinilai memiliki lingkungan yang dinamis. Di mana masyarakat sipil dapat berpartisipasi aktif dalam ruang kebijakan seperti yang diIakukan IESR dan organisasi lainnya.

"Kita dapat berkontribusi dalam mendukung masyarakat kita sebagai baik untuk membantu memenuhi target pemerintah terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan," tukasnya.