Bukan Rumah Dinas, 30 Persen Hunian ASN di KIPP IKN Bisa Dibeli

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan status kepemilikan hunian ASN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu diutarakan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Progres Pembangunan Hunian ASN di IKN yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (12/04/2023).

Dhony menyampaikan, status hunian ASN di KIPP IKN ada dua, yakni milik negara alias rumah dinas, dan rumah pribadi atau bisa diperjualbelikan.

Rinciannya, 70 persen hunian ASN, termasuk TNI dan Polri di KIPP berstatus rumah dinas yang tidak diperjualbelikan.

"ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan. Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja," jelas Dhony dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.

Baca juga: Tinggi Rusun ASN di IKN Capai 12 Lantai, Mulai Konstruksi Juni 2023

Sementara untuk 30 persen hunian lainnya berstatus bukan rumah dinas, sehingga dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.

"30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum. Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah," terangnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menambahkan, hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam berbentuk vertikal (rusun/apartemen), tetapi juga rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa, sekali lagi saya ingin mengatakan, bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri," ujarnya.

Menurutnya, jumlah aparatur negara yang akan pindah dan menempati hunian di IKN mencapai 16.990 orang. Alias, jumlah hunian ASN di IKN sebanyak 16.990 unit.

"Sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan, terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI," tukas Suharso