Solusi Ekosistem Digital, BNI Siapkan Kartu Multifungsi bagi 16.000 Pekerja di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI siap memfasilitasi 16.000 pekerja di hunian pekerja konstruksi (HPK) Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Tujuannya, untuk memperkuat solusi ekosistem digital di IKN dan mendukung konsep Indonesia sentris.

Sehingga, dengan mewujudkan hunian smart-village berkonsep digital ekosistem bagi pekerja konstruksi.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Network and Services BNI Ronny Venir dalam rilis, Senin (27/3/2023).

"Kartu multifungsi ini dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi Pekerja Konstruksi dalam bentuk tap-cash, akses masuk HPK, sebagai ID Card pekerja," ungkap Ronny.

Sehingga, para pekerja di IKN juga lebih mudah dalam bertransaksi dan bisa menjadi tempat penyaluran gaji.

Baca juga: Mudahkan Transkasi Pekerja IKN, Kementerian PUPR Bagi-bagi Kartu Multifungsi BNI

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan BNI untuk mewujudkan sinergi lingkungan ekosistem digitalisasi HPK di IKN melalui penyaluran kartu multifungsi untuk para pekerja konstruksi.

Pemanfaatan kartu multifungsi tersebut diharapkan dapat memudahkan transaksi dan pembiayaan para pekerja, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai kartu akses masuk ke IKN.

"Kami (Kementerian PUPR) sangat terbantu dengan penggunaan kartu multifungsi dari Bank BNI kepada para pekerja yang bekerja keras membangun infrastruktur di IKN," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Menurut Iwan, pemerintah ingin mewujudkan ekosistem digital di HPK IKN, salah satunya dengan mengajak para pekerja konstruksi untuk menggunakan kartu multifungsi dari BNI.

Di samping itu, Pemerintah khususnya Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan infrastruktur dasar di IKN dengan mengerahkan para pekerja terampil dan memiliki keahlian.

Adapun Berbagai infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan antara lain Istana Negara, Sumbu Kebangsaan, Kantor Presiden dan Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Bendungan, maupun Akses Jalan.