Dorong Penyaluran KPR FLPP, SMF Terbitkan Obligasi Senilai Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus mendukung upaya Pemerintah mengakselerasi program kepemilikan, kepenghunian, serta ketersediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Salah satu upaya yang dilakukan SMF adalah melalui penerbitan obligasi. Pada kuartal I tahun ini SMF telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023 dengan pokok sebesar Rp2 triliun.

Obligasi atau surat utang ini telah mendapat rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitannya merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI dengan realisasi penerbitan obligasi sebesar Rp 9 Triliun.

Obligasi tersebut terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85 persen per tahun, dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran pokok obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi.

Baca juga: Sudah Tahu Beda KPR FLPP dengan Tapera? Cek Di Sini

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan dana yang diperoleh dari obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mendukung program penurunan beban fiskal pemerintah melalui Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk MBR.

“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia khususnya MBR. KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Ananta dalam acara seremonial pencatatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023, di Gedung BEI, Senin (27/2/2023).

Untuk diketahui, pemenuhan kebutuhan KPR FLPP bagi masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 200.000 unit rumah atau meningkat 27 persen dari tahun 2021 yakni sebanyak 157.500 unit saja.

Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.

“SMF akan mendukung Pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses perumahan yang layak melalui program KPR FLPP, serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya,” tambah Ananta.

Baca juga: SMF Siap Lunasi Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp 203,47 Miliar

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna berharap SMF dapat memperbanyak frekuensi penerbitan obligasi sejenis di masa mendatang.

"Diharapkan PT SMF dapat memperbesar jumlah penerbitan, memperbanyak frekuensi penerbitan obligasi sejenis di masa mendatang, serta memperluas penggunaan dana obligasi, tidak hanya untuk FLPP tetapi juga untuk fasilitas pembiayaan perumahan lain,” papar Herry.

Terkait penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan, selama tahun 2022, SMF telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun melalui penerbitan Obligasi PUB VI Tahap III.

Sampai dengan akhir tahun 2022, posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp 12,80 triliun dan pendanaan jangka panjang dari bank sebesar Rp 3,2 Triliun.