Tangani Banjir Bengawan Njero, Pemda Jatim Perbaiki Pintu Air Sluis Kuro

LAMONGAN, KOMPAS.com - Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Njero di Kabupaten Lamongan, mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang datang berkunjung melihat secara langsung kondisi di lokasi.

Khofifah melihat langsung bencana banjir yang melanda Desa Sidomulyo di Kecamatan Deket, satu dari sekitar 50 desa/titik terdampak banjir luapan Bengawan Njero, sekaligus memberi bantuan kepada warga terdampak banjir bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Jumat (24/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah bersama Yuhronur dan tim dari Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) juga  berdiskusi mengenai solusi penanganan banjir luapan Bengawan Njero. Salah satunya, dengan cara bergotong royong memperbarui pintu air Kuro.

"Pintu Kuro menurut tim teknis, cukup signifikan mengurangi luapan sungai. Kemudian kami bertanya, berapa tingkat efektivitas pengurangan dari luapan banjir jika pintu Kuro diselesaikan, berapa anggarannya dan berapa lama pengerjaan," ujar Khofifah.

Baca juga: Ada Wacana Tol Gresik-Tuban, Pemkab Usul Tambahan Exit di Lamongan

Khofifah menjelaskan, dari hasil diskusi yang dilakukan diketahui perbaikan pintu air Kuro yang cukup signifikan dalam penanganan banjir Bengawan Njero membutuhkan dana mencapai R p65 miliar.

Biaya tersebut tidak hanya dibebankan pada Pemkab Lamongan, namun juga ditanggung gotong royong bersama Pemprov Jatim.

"Butuh dana sekitar Rp 65 miliar. Dengan rincian, sepertiga dari Pemkab Lamongan dan dua pertiga dari Pemprov Jatim. Setelah pulang dari sini, saya akan mendetailkan kepada Sekda Provinsi Jatim agar penanganan ini lebih terukur," tutur Khofifah.

Rekonstruksi pintu air Sluis Kuro secara gotong royong, menjadi upaya solutif yang dilakukan Pemprov Jatim dan Pemkab Lamongan yang diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menangani banjir akibat luapan Bengawan Njero.

Sebelum merekonstruksi, Pemprov Jatim akan lebih dulu meminta izin Kementerian PUPR sebagai pemilik kewenangan.

"Sebelumnya, kami juga sudah tiga tahun mengajukan supaya mendapat prioritas penanganan. Karena kalau banjir di Lamongan menggenang, genangannya bisa bulanan. Untuk itu, kita cari titik yang paling signifikan untuk dilakukan proses rekonstruksi," ucap Khofifah.