Ini Alasan Lamanya Penanganan Layanan Pengaduan di Kementerian ATR/BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN mengakui bahwa proses penanganan keluahan pertanahan masyarakat melalui Hotline Layanan Pengaduan masih belum cepat.

Menurut Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3), Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan, saat ini Hotline Whatsapp Layanan Pengaduan dengan nomor 0811-1068-0000 yang telah diluncurkan sejak 2022 ini masih ditangani Kementerian ATR/BPN Pusat.

"Ternyata banyaknya pengaduan itu justru dari Kanwil atau Kantah. Hal itu yang membuat penanganan pengaduan agak lama, karena orang pusat harus berkoordinasi dengan orang Kanwil dahulu," jelasnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (14/02/2023).

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan memperluas jangkauan layanan hingga 33 provinsi.

Tujuannya agar seluruh pengaduan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berpusat pada satu nomor tersebut.

"Dengan adanya nomor yang sama namun bisa diakses untuk (satuan kerja) BPN seluruh Indonesia, harapannya bisa memotong proses yang dirasa lama tersebut," tandasnya.

Baca juga: Ada Hotline, Hadi Minta Pegawai BPN Layani Masyarakat dengan Cepat

Sebelum perluasan jangkauan yang dilakukan dengan peluncuran kembali Hotline Layanan Pengaduan ini, Kementerian ATR/BPN melalui Biro Humas bagian IP3 memberikan pelatihan khusus dalam pengelolaan sistem layanan pengaduan.

Yakni melalui Omni Communication Assistant yang biasa disebut OCA. Tentunya, kegiatan ini turut melibatkan PT Telkom Indonesia.

Untuk diketahui, kegiatan ini dilakukan agar saat relaunching nanti, implementasinya dapat berjalan dengan prima.

Pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta admin pengelola pengaduan Kementerian ATR/BPN, di Fairmont Hotel Jakarta, pada Jumat (10/02/2023) lalu.