Kota-kota Selain Jakarta Diminta Bangun MRT, LRT, dan BRT, Jokowi: Kalau Tidak, Macet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kota lain di luar DKI Jakarta harus mulai membangun sarana dan prasarana transportasi massal, mulai dari Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), serta Bus Rapid Transit (BRT).

"Kalau tidak, akan keduluan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, dan masyarakat sangat tergantung dengan kendaraan pribadi,” tegas Jokowi dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (10/2/2023).

Hal ini disampaikan Jokowi kala meresmikan revitalisasi dua terminal tipe A di Sumatera Utara (Sumut) yakni Terminal Tipe A Amplas di Kota Medan dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir di Kota Pematang Siantar, Kamis (9/2/2023).

Jokowi mengungkapkan, masalah kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Untuk itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti terminal tipe A harus terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik. Sehingga, masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya.

Baca juga: Telah Diresmikan Jokowi, Ini Perubahan Baru Pasar Sukawati Bali

“Terminal harus bersih, nyaman. Kalau kotor, banyak preman, siapa yang mau naik bus,” ujarnya.

Dengan beroperasinya kedua terminal ini, diharapkan menumbuhkan budaya menggunakan angkutan massal, seperti bus.

“Kita harapkan setelah beroperasi, betul-betul dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar kepala negara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, dengan telah diselesaikannya revitalisasi kedua terminal di Sumut ini, maka akan meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan antar provinsi.

Selain itu, diharapkan kedua terminal tersebut dapat mendorong pariwisata, dan meningkatkan perekonomian daerah.

"Ini satu hal yang membanggakan, Medan memiliki fungsi konektivitas dalam kota dan luar kota yang terhubung dengan baik, karena kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta," tandas dia.