Tahun 2023, Kementerian ATR/BPN Dapat Jatah Rp 7,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,606 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/2/2023).

"Berdasarkan DIPA Kementerian ATR/BPN, pagu anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7,606 triliun," tegas Hadi.

Rinciannya, dana tersebut berasal dari rupiah murni (RM) sebesar Rp 5,05 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 2,02 triliun, serta pinjaman luar negeri (PLN) sejumlah Rp 550,45 miliar.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, Pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar Rp 50,23 triliun pada TA 2023 untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam lingkup Kementerian ATR/BPN, kebijakan tersebut sebesar Rp 404,3 miliar atau 5,33 persen dari total pagu.

Baca juga: Petakan PTSL, Kementerian ATR/BPN Bakal Motret dari Udara

Ini bersumber dari RM dari tiga jenis belanja yakni belanja pegawai, belanja modal, serta pegawai.

Sejauh ini, dana yang terserap dari pagu anggaran yang didapatkan Kementerian ATR/BPN per 2 Januari 2023 sebesar Rp 257,11 miliar atau 3,38 persen.

Anggaran yang terserap dari RM sebesar Rp 243,16 miliar atau mencerminkan 4,81 persen. Lalu, PLN sebesar 7,26 miliar atau mewakili 1,32 persen, serta 6,68 miliar atau 0,33 persen.

Hadi mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN tengah mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kini, sudah ada 167 RDTR terbit, 277 RDTR telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah (Perda/Perkada), dan sudah ada 118 Perda/Perkada RDTR terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Berkaitan dengan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikonfirmasi sebanyak 50.659 dokumen.

Dari total tersebut, terdapat persetujuan KKPR otomatis sebanyak 388.112 dokumen, persetujuan KKPR dengan penilaian sebanyak 2.234 dokumen, serta rekomendasi KKPR sebanyak 33 dokumen.

"Jika daerah sudah mempunyai Perkada RDTR dan terintegrasi dengan OSS, maka KKPR akan diberikan dalam satu hari melalui layanan OSS," tutupnya.