Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2023, Kementerian ATR/BPN Dapat Jatah Rp 7,6 Triliun

Kompas.com - 07/02/2023, 08:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,606 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/2/2023).

"Berdasarkan DIPA Kementerian ATR/BPN, pagu anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7,606 triliun," tegas Hadi.

Rinciannya, dana tersebut berasal dari rupiah murni (RM) sebesar Rp 5,05 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 2,02 triliun, serta pinjaman luar negeri (PLN) sejumlah Rp 550,45 miliar.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, Pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar Rp 50,23 triliun pada TA 2023 untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam lingkup Kementerian ATR/BPN, kebijakan tersebut sebesar Rp 404,3 miliar atau 5,33 persen dari total pagu.

Baca juga: Petakan PTSL, Kementerian ATR/BPN Bakal Motret dari Udara

Ini bersumber dari RM dari tiga jenis belanja yakni belanja pegawai, belanja modal, serta pegawai.

Sejauh ini, dana yang terserap dari pagu anggaran yang didapatkan Kementerian ATR/BPN per 2 Januari 2023 sebesar Rp 257,11 miliar atau 3,38 persen.

Anggaran yang terserap dari RM sebesar Rp 243,16 miliar atau mencerminkan 4,81 persen. Lalu, PLN sebesar 7,26 miliar atau mewakili 1,32 persen, serta 6,68 miliar atau 0,33 persen.

Hadi mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN tengah mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kini, sudah ada 167 RDTR terbit, 277 RDTR telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah (Perda/Perkada), dan sudah ada 118 Perda/Perkada RDTR terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Berkaitan dengan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikonfirmasi sebanyak 50.659 dokumen.

Dari total tersebut, terdapat persetujuan KKPR otomatis sebanyak 388.112 dokumen, persetujuan KKPR dengan penilaian sebanyak 2.234 dokumen, serta rekomendasi KKPR sebanyak 33 dokumen.

"Jika daerah sudah mempunyai Perkada RDTR dan terintegrasi dengan OSS, maka KKPR akan diberikan dalam satu hari melalui layanan OSS," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MLFF Resmi Jadi Salah Satu Sistem Transaksi Jalan Tol

MLFF Resmi Jadi Salah Satu Sistem Transaksi Jalan Tol

Berita
Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Apartemen
Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Hunian
Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Berita
Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Interior
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com