Dapat Lampu Hijau dari Presiden, REI Akan Luncurkan Helpdesk Perizinan

JAKARTA,KOMPAS.com - Hingga saat ini, berbagai masalah soal perizinan masih menghantui para pelaku usaha termasuk pengembang properti.

Kondisi ini mendorong Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk menginisiasi pembentukan Helpdesk Perizinan REI. Helpdesk ini rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan HUT REI ke-51 yakni pada 11 Februari 2023.

Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida berharap kehadiran helpdesk perizinan ini bisa menyelesaikan berbagai hambatan perizinan di sektor properti yang berkaitan dengan penerapan perizinan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Baca juga: Ketua DPP REI: Harga BBM Naik, Harga Properti Belum Tentu!

REI sudah menjalin kerjasama dan koordinasi intens dengan 12 kementerian/lembaga (K/L) negara, dimana masing-masing K/L sudah dilengkapi dengan person in charge (PIC).

“Dengan adanya PIC memudahkan koordinasi antar institusi, sehingga kendala-kendala perizinan dapat diselesaikan dengan cepat karena ada batas waktu penyelesaian perizinan seperti diatur Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK),” ujar Totok dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menurut Totok, ia bahkan sudah melaporkan langsung tentang pembentukan Helpdesk Perizinan REI kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden pun sangat antusias dan menyambut baik inisiatif REI tersebut karena dinilai sangat membantu misi pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha sehingga perlu mendapat perhatian dari kementerian/lembaga terkait.

“Presiden Jokowi bahkan berpesan supaya rencana tersebut segera direalisasikan serta meminta REI terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menuntaskan kendala perizinan yang ada,” jelas Totok.

Baca juga: Selama 2 Tahun, REI Berhasil Jual 422.132 Rumah Subsidi

Dikatakan, Helpdesk Perizinan REI akan berkantor di Kantor DPP REI di Jakarta. Namun dalam pelaksanaan di lapangan helpdesk ini memiliki kepanjangan tangan di setiap daerah yakni di setiap kantor sekretariat DPD REI se-Indonesia.

Kendala perizinan yang dihadapi anggota REI dapat dilaporkan ke masing-masing DPD dan jika tidak terselesaikan baru diambil alih oleh DPP REI.