Dari 389 BUMD Air Minum, Baru 60 Persen Kinerjanya Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum semua BUMD Air Minum di Indonesia selaku pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkinerja sehat.

Sebagaimana berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari total 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dilansir keterangan resmi dari laman Kementerian PUPR pada Senin (23/01/2023).

Hasilnya, ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%); dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%).

Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun.

Namun peningkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR) atau pemulihan biaya secara penuh.

"Masih ada 242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi," jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Baca juga: Tingkat Kehilangan Air Minum Nasional Masih Tembus 33,7 Persen

Dengan kondisi itu, Pemda patut memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangan usahanya secara mandiri.

Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, penyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif FCR, dan atau subsidi apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis menyampaikan, Pemda harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langgan.

"Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya," kata Anang.

Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/rehabilitasi atau pembangunan baru.

Tujuannya meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat readiness criteria yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan output based.

Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.