"Refund" Jadi Masalah yang Paling Banyak Diadukan Konsumen Properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Refund (pengembalian uang) menjadi masalah yang paling banyak diajukan konsumen properti sepanjang tahun 2022.

Hal itu tercermin dalam data Refleksi Pengaduan Konsumen 2022 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang diterima Kompas.com, Senin (23/1/2022),

Dalam data tersebut, terlihat sebanyak 27 persen konsumen mengadukan masalah pengembalian uang dalam proyek properti.

Kemudian, diikuti dengan pembangunan mangkrak sebanyak 21 persen, dokumen berupa Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sejumlah 15 persen.

Selanjutnya, porsi sebesar 11 persen  terkait bangunan tidak sesuai, 5 persen keterlambatan serah terima, 4 persen denda keterlambatan maupun fasilitas sosial maupun fasilitas umum (fasos/fasum).

Selanjutnya, 3 persen terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditolak dan lain-lain, serta 1 persen masing-masing soal buyback (beli kembali), Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), KPR Bermasalah, perubahan harga rumah, serta tenaga pemasaran.

Baca juga: Tren Pengaduan Properti Naik, YLKI Desak Pemerintah Bikin Organisasi Perlindungan Konsumen

Dibandingkan 2021, tren komoditas pengaduan dalam sektor perumahan mengalami kenaikan pada tahun 2022.

Diketahui, angkanya mencapai 9 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 4,90 persen.

Untuk itu, YLKI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong membuat fungsi atau bagian struktur organisasi yang mengurus masalah perlindungan konsumen pada sektor perumahan.

Anggota Pengurus YLKI Sudaryarmo mengatakan, struktur organisasi ini bisa dibentuk dalam lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

"Nah, ini kita dorong supaya di struktur organisasi Kementerian PUPR, khususnya perumahan, itu mestinya ada bagian secara khusus bertugas terkait perlindungan konsumen," tandas Sudaryarmo.