Tahun Depan, Pemerintah Siapkan Rp 6,98 Triliun Bangun Rumah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada tahun 2023 anggaran program perumahan untuk masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mencapai Rp 6,98 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), bantuan rumah swadaya dan prasarana.

Selain itu, sarana serta utilitas (PSU) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

"Anggaran bidang perumahan yang dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2023 sebesar Rp 6,98 triliun," jelas Basuki dilansir dari rilis, Rabu (18/1/2023).

Basuki menerangkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dan melaksanakan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor infrastruktur dan perumahan.

Beberapa program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan pada tahun 2023 antara lain pembangunan rusun sebanyak 5.379 unit senilai Rp 2 triliun.

Rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, dan RSUD Raden Mattaher di Jambi.

Baca juga: Tahun 2023, Sektor Perumahan Masih Menjanjikan

Kemudian, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, Rusun Lansia Gorontalo dan termasuk program OPOR sebanyak 59 tower dan Hunian Pekerja Konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, pembangunan rusus sebanyak 3.362 unit senilai Rp 0,89 triliun yang akan dibangun untuk  masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak.

Ini termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak 2022-2024.

Ditjen Perumahan juga akan melanjutkan program pro-rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp 3,19 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 persen sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, Kementerian PUPR juga akan menyalurkan PSU senilai Rp 0,38 triliun untuk 27.825 unit di 34 provinsi.

Di antaranya tiga lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.

Adapun untuk dukungan teknis lainnya senilai Rp 0,21 triliun akan digunakan untuk rencana dan pengendalian kebijakan pada Satuan Kerja di pusat dan daerah.

Selain itu, juga ada dukungan manajemen senilai Rp 0,30 triliun untuk gaji dan tunjangan operasional dan pemeliharaan kantor.