Perkembangan Empat KEK Dinilai Belum Optimal, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2022 dan rencana pada tahun 2023.

Salah satu hal yang disinggung ialah sejumlah KEK di Indonesia yang dinilai belum optimal perkembangannya.

Hal itu tersaji dalam Sidang Dewan Nasional KEK pada Rabu (11/01/2023), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK.

Mengutip keterangan resmi dari laman Kemenko Bidang Perekonomian, dari total 19 KEK yang telah ditetapkan Pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan.

Beberapa KEK yang dimaksud antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait beberapa hambatan dalam pengembangan KEK.

Seperti halnya masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan.

Baca juga: Hingga Tahun 2022, Realisasi Investasi KEK Capai Rp 112 Triliun

Kemudian, kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi, diperlukannya dukungan infrastruktur dari Pemerintah, serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Lebih lanjut, Dewan Nasional KEK memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada dan memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan, penyesuaian regulasi, peningkatan Sistem OSS, peningkatan SDM.

Serta, memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif serta menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, diharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp 214 triliun.