Pemerintah Tegaskan Pulau Widi adalah Kawasan Hutan Lindung

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gabriel Tribawa menegaskan bahwa Pulau Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara adalah Kawasan Hutan Lindung yang tidak diperjualbelikan.

Hal ini menyusul adanya kabar tentang 100 pulau di Indonesia yang akan dilelang atau dijual dalam situs media internasional.

Gabriel mengungkapkan, ditinjau dari aspek Rencana Tata Ruang (RTR), baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara maupun RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Widi diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.

"Pulau Widi termasuk Kawasan Hutan Lindung. Oleh karena itu, tidak terdapat rencana pemanfaatan ruang selain hutan lindung tersebut," ungkap Gabriel, mengutip laman resmi Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/12/2022).

Dalam aspek pemanfaatan ruang, semenjak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, pemanfaatan ruang diatur lebih ketat karena harus melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Ketika sudah mempunyai lahan, tidak serta-merta dapat memanfaatkannya, karena harus melalui proses penerbitan KKPR untuk ditindaklanjuti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Lingkungan (PL)," imbuh Gabriel.

Baca juga: Mau Bangun Properti? Cek Dulu di Sini Rencana Tata Ruang Wilayahnya

Dia juga menyarankan agar kolaborasi pentahelix yang melibatkan berbagai pihak dilakukan melalui peran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, masyarakat, media massa, akademisi, dan pihak-pihak lainnya.

Hal serupa turut diungkapkan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amrih Jinangkung yang membantah isu penjualan Pulau Widi.

"Dalam konteks Pulau Widi, kita tahu dari media bahwa yang diperjualbelikan adalah pengelolaan atau pemanfaatannya. Artinya, kepemilikan pulau belum tentu berpindah menjadi milik asing dan Indonesia melalui Undang-Undang melarang orang asing memiliki sebuah pulau di Indonesia," tegas Amrih Jinangkung.

Adapun isu penjualan pulau dapat memantik diskusi yang menarik tentang isu strategis tak kalah penting lainnya untuk disikapi.

Seperti bagaimana isu lingkungan hidup dan konservasi di banyak pulau di Indonesia, serta bagaimana perekonomian di pulau-pulau tersebut dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan penduduk lokal.