Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2022, 11:54 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Muhdany Yusuf Laksono

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan bedah rumah sejumlah 55 unit di Provinsi Maluku pada tahun 2023.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku I Wayan Suardana mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan program tersebut adalah Rp 1,2 miliar.

Sementara pada tahun 2022 telah dilaksanakan bedah rumah sebanyak 2.118 unit dengan anggaran sebesar Rp 42,3 miliar.

Program tersebut tersebar di 10 kabupaten atau kota, yang terbagi dalam program reguler 50 unit dengan progres fisik 95,56 persen dan program National Affordable Housing Program (NAHP) 2.068 unit dengan progres fisik 85,48 persen.

Untuk rinciannya, Kabupaten Buru 175 unit, Kabupaten Saram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, dan Kabupaten Maluku Tengah 287 unit.

Baca juga: Rumah Murah di Sukabumi Banyak Dicari, Yuk Check Out Sebelum Harga Naik (II)

Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur 171 unit, Kabupaten Maluku Bagian Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanibar 123 unit, Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit, serta Kabupaten Kepulauan Aru 226 unit.

Pelaksanaan bedah rumah ini merupakan bagian dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 20 juta per unit.

Pembagian dananya sebanyak Rp 17,5 juta untuk bahan material dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.

Sebagai informasi, program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.

Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

"BSPS ini memang sebenarnya hampir sama dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hanya saja yang menjadi pembeda adalah sasaran penerimanya, karena ini khusus untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem," kata I Wayan Suardana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com