Drama Meikarta, Konsumen Dipaksa Pindah Unit hingga Sempat Di-"endorse" Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Meikarta kembali viral dan menguasai frekuensi publik, terutama di media-media arus utama dan media sosial.

Hal ini menyusul aksi unjuk rasa dan tuntutan uang kembali dari 100 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Megaproyek dengan proyeksi gross development value (GDV) Rp 278 triliun, ini disebut salah satu konsumennya, Glendy, terus menciptakan drama yang tak berhenti hanya satu babak.

"Drama terus berlanjut. Mulai dari terlambatnya serah terima, hingga digugat pailit yang informasinya justru saya dapat dari bank penyalur Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada 19 November 2020," ungkap Glendy kepada Kompas.com, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Ini Saran Pemerintah ke Konsumen Korban Meikarta

Gugatan pailit dimaksud adalah status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai entitas anak dari PT Lippo Cikarang Tbk selaku pengembang Meikarta oleh kreditor atas nama PT Graha Megah Tritunggal pada 6 Oktober 2020 melalui kuasa hukumnya, Erlangga Rekayasa, SH.

Glendy berkisah, usai akad KPA berplafon Rp 385.337.656 dengan CIMB Niaga Syariah pada Februari 2018, dipaksa pindah unit, lengkap dengan segudang janji.

Seharusnya, unit dua kamar tidur 50H seluas 57,07 meter persegi di Blok 26030 Tower 1B, siap serah terima pada Oktober 2019.

Setelah dipaksa pindah, Glendy pun tak punya pilihan lain selain menyetujui dan meneken perjanjian baru pada 11 februari 2019 untuk pindah unit ke 50H di Blok 55008 Tower 1B.

Namun, waktu terus berlalu, unit yang dijanjikan tak kunjung diserahterimakan. Sebaliknya, Glendy malah kerap diteror dengan telpon dan email untuk pindah unit lagi. 

"Setelah itu semakin sering disuruh pindah unit, tapi saya enggak mau. Sampai sekarang, mereka masih menghubungi saya buat pindah unit. Ada tawaran pindah ke landed house lain yang dibangun Lippo, take over, dan opsi lain dengan konsekuensi harus bayar lebih jika lahan atau bangunannya lebih luas," ungkap Glendy.

Baca juga: Terkait Kasus Meikarta, REI Akan Pasang Badan