Pemerintah Targetkan Backlog Rumah 0 Persen Tahun 2045, Grand Design Terbit Sebelum Natal

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan besar pembangunan perumahan atau Grand Design Perumahan 2045 akan segera terbit sebelum Natal 2022.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur mengemukakan hal tersebut saat menjawab Kompas.com, dalam acara konferensi pers Lamudi Property Awards 2022, di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Grand Design Perumahan 2045 disusun secara paralel tidak saja untuk mengatasi persoalan perumahan dari sisi pasokan (supply), melainkan juga permintaan (demand).

Baca juga: Pemerintah Optimistis Target Program Sejuta Rumah Tembus 2 Juta Unit

Menurut Fitrah, rancangan ini sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu, bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan para pemangku kepentingan lainnya di sektor perumahan.

"Harapannya, dengan rancangan besar ini target backlog hunian akan menjadi nol persen. Artinya ini tercipta posisi equilibrium atau permintaan dan pasokan seimbang," ujar Fitrah.

Mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 Badan Pusat Statistik, terdapat backlog hunian sebanyak 12,75 juta unit. 

Jumlah ini akan terus berubah seiring pertambahan kebutuhan sekitar 800.000 unit setiap tahunnya. Di sisi lain, pemenuhannya sudah mulai menunjukkan tren meningkat sejak 2020 berkat Program Sejuta Rumah (PSR).

Untuk diketahui, hingga November 2022, PSR yang mampu direalisasikan sebanyak 1.050.000 unit alias melampaui target satu juta unit per tahun.

Pelaksanaan PSR bagi masyarakat merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka menyediakan serta mewujudkan hunian layak.

Apalagi pemenuhan rumah atau papan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan.

"Pemerintah tentu akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan. Baik pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta sektor swasta untuk menyukseskan PSR," imbuh Fitrah.

Selain itu, tambah Fitrah, Pemerintah juga tetap akan memberikan sejumlah insentif terutama untuk pengembang di luar Pulau Jawa.

Namun, Fitrah tidak merinci subsidi apa yang dimaksud. Sementara untuk pengembang di Pulau Jawa akan diberikan insentif melalui pengadaan lahan.

Ada pun tahun depan, rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan terbangun 220.000 unit.

Sementara untuk rumah komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR telah mendapatkan pagu anggaran Rp 6,9 triliun yang terbagi dalam sejumlah program dengan rincian sebagai berikut:

• Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 26.260 unit senilai Rp 1,39 triliun;
• Pembangunan Rumah Umum dan Komersial sekitar Rp 410 miliar. Berupa pembangunan PSU 27.825 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di 34 Provinsi, 3 Lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa;
• Pembangunan Rumah Swadaya (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS) senilai Rp 2,72 triliun untuk 103.000 unit;
• Pembangunan Rumah Susun sebanyak 3.535 unit senilai Rp 1,94 triliun;
• Dukungan Manajemen sekitar Rp 520 miliar. Untuk gaji dan tunjangan, layanan perkantoran, layanan umum, layanan internal dan turbinwas.