Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Adil Beri Subsidi Kendaraan Listrik dan Angkutan Umum

Kompas.com - 03/12/2022, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Pemerintah berencana memberikan subsidi pembelian motor listrik dengan kisaran Rp 6 juta sampai dengan Rp 6,5 juta.

Insentif yang sama juga akan diberikan untuk pembelian mobil listrik. Tujuannya adalah untuk menghemat pembelian bahan bakar minyak (BBM) sehingga subsidi BBM bisa berkurang.

Langkah ini menimbulkan sejumlah respons, seperti pemberian subsidi yang diminta adil baik untuk kendaraan listrik maupun angkutan umum.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang berpendapat, bila pembeli kendaraan listrik mendapatkan subsidi oleh negara, di samping angkutan umum massal telah mendapatkan subsidi, tentunya pengguna angkutan umum harus mendapatkan insentif sehingga terdapat keseimbangan sosial.

"Insentif ini sebagai apresiasi atau terima kasih dari negara kepada pengguna angkutan umum karena tidak menggunakan kendaraan pribadinya setiap hari dalam perjalanannya, sehingga tidak menyebabkan kemacetan jalan," jelas Deddy, dikutip rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/12/2022).

Selain itu, pengguna angkutan massal adalah penerima risiko seperti copet, pelecehan seksual, penumpang sesak karena penuh, tertular virus, hingga tidak terintegrasi dengan moda lain.

Dalam konteks ini insentif bermacam-macam, semisal mendapatkan tarif parkir di stasiun murah atau gratis, sembako murah, BPJS gratis atau murah, pajak/Pengertian Pajak Penghasilan (Pph) murah, Pajak Bumi Bangunan (PBB) murah, dan lain sebagainya.

Lanjutnya, Pemerintah terlihat masih berideologikan transport by vehicle oriented bukan pada transport by transit oriented.

Baca juga: Usai Event, Bus Listrik G20 Bakal Dijadikan Angkutan Umum di Tiga Kota

Dalam hal ini pemberian subsidi kepada pembelian atau konversi kendaraan listrik bila tidak diimbangi oleh penambahan subsidi bagi pengelolaan angkutan umum massal adalah bencana bagi modal share angkutan umum.

"Kendaraan pribadi akan selalu dibeli dengan murah, sementara angkutan umum akan ditinggalkan, akibatnya volume kendaaraan di jalan semakin bertambah namun ruang jalan tidak bertambah, jadi semakin macet lalu lintas di jalan," kata Deddy.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+