Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 1.482 Indikasi Pelanggatan Tata Ruang, Perlu Kolaborasi Selamatkan Danau Toba

Kompas.com - 25/11/2022, 09:00 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com – Pengelolaan kawasan Danau Toba memerlukan kerja kolaboratif dengan pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah dan pelaku wisata.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakannya saat memberi sambutan pada diskusi kolaborasi pengendalian dan pemanfaat ruang di Danau Toba yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hadir Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Edy Suryanto, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, para kepala daerah lingkar Danau Toba dan perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Menurut Edy, Danau Toba sebagai obyek pariwisata andalan, sekaligus prioritas utama pembangunan nasional perlu penanganan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi sebagai perwakilannya serta pemerintahan kabupaten yang bersinggungan langsung dengan danau terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Baca juga: Beres Akhir 2022, Ini Progres Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang IKN

“Ada BPODT, kita perlu tahu juga, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan, apa sasarannya. Perlu sekali kita koordinasi, supaya saya tahu apa yang harus dilakukan,” katanya, Kamis (24/11/2022).

Langkah kolaborasi berkaitan erat dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, dirinya berkonsultasi dengan kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk mengatasi masalah, seperti keberadaan ikan Red Devil yang memangsa bibit ikan mujahir masyarakat.

“Saya berterima kasih dan mendukung upaya semua pihak melaksanakannya secara transparan. Termasuk aturan-aturan itu, kalau memperhatikan kondisi masyarakat, pasti mereka menerima. Karena kalau rakyat tak percaya, tak akan bisa berjalan. Beri mereka kepercayaan, bagaimana sumber daya manusia kita tingkatkan,” bebernya.

Gubernur meminta aturan main terkait tata ruang di Danau Toba dikoordinasikan sehingga tidak terkesan jalan sendiri, atau berbanding terbalik dengan semangat pemerintah pusat menjadikan kawasan itu lebih maju dari segi pariwisata, yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

Budi Situmorang menjelaskan, penataan ruang memang perlu kolaborasi dan penyesuaian antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Upaya ini bisa diwujudkan melalui pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang. Kepada pemerintah daerah melalui sejumlah instrumen pengendalian.

"Kami bukan mengatakan perencanaan kabupaten tidak baik. Fungsi danau yang ada saat ini harus diperkaya lagi dengan fungsi pengendalian. Termasuk untuk kabupaten Pakpak Bharat, ternyata ada aliran dari bawah tanah yang masuk ke Danau Toba, daerah itu juga harus dijaga lingkungannya,” ujarnya.

Instrumen pengendalian tata ruang kawasan Danau Toba, lanjut Budi, sudah ada aturan dan ketentuan khusus. Namun kondisi saat ini, sudah banyak pembangunan, banyak berdiri bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, perlu upaya pencegahan perubahan fungsi ruang untuk masa mendatang. Dimulai dari kabupaten, provinsi dan pusat. Kewenangan dapat diambil alih dengan waktu tertentu.

"Kalau tidak dilakukan bupati dalam waktu tertentu, gubernur punya hak mengambil alih. Begitu juga jika gubernur tidak melaksanakannya, menteri yang mengambil alih dalam jangka waktu tertentu,” katanya.

Begitu juga dengan ketentuan pidana, bagi pejabat yang memberi izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sanksinya kurungan. Sebagaimana catatan mereka tentang indikasi pelanggaran.

Indikasi pelanggatan tata ruang ada 1.482 yang tidak sesuai di kawasan Danau Toba. Telah dilakukan verifikasi dan konfirmasi, 19 kasus ditetapkan sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang.

"Ada 11 kasus di Samosir, lima kasus di Simalungun dan tiga di Kabupaten Humbanghasundutan,” ungkap Budi.

Budi mengakui, masih ada perbedaan persepsi pemangku kepentingan terhadap urgensi sehingga komitmen penertiban pelanggaran kurang optimal.

"Butuh kolaborasi untuk selamatkan kawasan Danau Toba. Kolaborasi bisa terjadi jika ada kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan. Bukan berarti upaya pengendalian membuat investasi tidak boleh masuk, tapi bagaimana tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” tuntasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER PROPERTI] Sengkarut Korupsi Tol MBZ

[POPULER PROPERTI] Sengkarut Korupsi Tol MBZ

Berita
Tak Ada yang Sempurna, Ini Kekurangan Tinggal di Penthouse

Tak Ada yang Sempurna, Ini Kekurangan Tinggal di Penthouse

Apartemen
Awas Kena Denda, Pengguna Jalan Tol Wajib Daftar Aplikasi MLFF Cantas

Awas Kena Denda, Pengguna Jalan Tol Wajib Daftar Aplikasi MLFF Cantas

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Flores Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Flores Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belu: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belu: Pilihan Ekonomis

Perumahan
MLFF Resmi Jadi Salah Satu Sistem Transaksi Jalan Tol

MLFF Resmi Jadi Salah Satu Sistem Transaksi Jalan Tol

Berita
Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Apartemen
Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Hunian
Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Berita
Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com