Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Peringatkan, Jangan Serahkan Sepenuhnya Proyek ke Kontraktor

Kompas.com - 12/10/2022, 13:30 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya agar mengawasi langsung proyek kegiatan di lapangan dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada kontraktor.

"Saya minta Kepala Balai, Kasatker, PPK, untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor," tegas Basuki seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR, Rabu (12/10/2022).

Menurut dia, Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi.

Ini juga merupakan tanggung jawab Direktur, Kepala Suibdirektorat (Kasubdit), serta Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur.

Basuki menekankan khusus soal permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai daya tarik infrastruktur.

"Untuk itu, saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) terus meningkatkan kompetensinya," imbuh dia.

Baca juga: Basuki Minta Kontraktor dan Konsultan Bangun Bendungan Manikin secara Paralel

Tercatat sebagaimana terekam e-monitoring Kementerian PUPR hingga 8 Oktober 2022, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 9,74 triliun atau sebesar 57,62 persen dari total anggaran Rp 16,91 triliun.

Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh BPPW telah mencapai 53,68 persen.

Dia juga menginstruksikan agar pelaksanaan program Tahun Anggaean (TA) 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat Semester I tahun 2024.

Ini juga termasuk lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.

Basuki menurutkan, fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga tahun 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

Sementara opembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com