Galian C Dituding Merusak Lingkungan, Edy Rahmayadi: Harus Benar-benar Ditertibkan

Kompas.com - 27/09/2022, 11:00 WIB

MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta penertiban tambang tidak berizin dilakukan dengan serius supaya kerusakan lingkungan yang lebih parah dapat dicegah.

Dia menyampaikannya saat membuka rapat koordinasi penertiban sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan optimalisasi pajak daerah.

Pemerintah Provinsi Sumut menerima pendelegasian wewenang perizinan tambang MBLB pada Agustus lalu.

Pendelegasian ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca juga: Dampingi Presiden Tinjau Infrastruktur di Nias Barat, Edy Rahmayadi: Kita Mau Rakyat Enak Jalan...

Beberapa kewenangannya: pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Kemudian pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), penetapan harga patokan MBLB dan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Edy meminta pemberian perizinan tambang dilakukan dengan serius dan benar, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Ia akan melibatkan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan tambang-tambang yang tidak berizin, seperti galian C yang menurutnya merusak lingkungan.

“Khusus galian C, kalau menggali sembarangan bisa merusak lingkungan. Memang pembangunan kita menggunakan pasir dan batu, tapi jangan sampai mengganggu lingkungan alam yang sudah dibangun Tuhan. Harus benar-benar ditertibkan,” kata Edy Rahmayadi katanya di Hotel Aryaduta Medan, Senin (26/9/2022).

Sebagai informasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) MBLB di Sumut sebanyak 398, dengan rincian: yang masih berlaku 217 dan IUP yang habis masa berlakunya 181.

Total luas wilayah IUP-OP yang masih berlaku 3.646,87 hektar dan yang habis masa berlakunya 9.721,95 hektar.

Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Agung Widjanarko mengharapkan rakor yang diikuti pemerintah kabupaten dan kota serta inspektorat se-Sumut berkelanjutan.

“Semoga rakor ini memunculkan pemikiran yang bagus, bisa merumuskan langkah terbaik menyikapi MBLB,” kata Didik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.