Inilah 19 Paket Proyek yang Menandai Dimulainya Pembangunan IKN Tahap I

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menandatangani 19 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur senilai Rp 5,321 triliun sebagai tanda dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap I.

Paket kontrak ini terdiri dari lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, serta Ditjen Sumber Daya Air (SDA).

Untuk Ditjen Bina Marga tercatat sebagai yang terbesar yakni senilai Rp 4,599 triliun atau sebanyak 8 paket.

Kemudian, Ditjen Perumahan dengan nilai kontrak sebesar Rp 567 miliar untuk satu paket kontrak.

Sementara Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak Rp 111,9 miliar, serta Ditjen SDA sebesar Rp 42,8 miliar untuk 6 paket kontrak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam arahannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fatah menuturkan, paket pekerjaan harus dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan.

Baca juga: 19 Paket Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN Rp 5,3 Triliun Resmi Ditandatangani

"Hal ini sesuai pesan Presiden bahwa prioritas pembangunan nasional ke depan adalah pembangunan infrastruktur IKN, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan," ujar Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemnkeu) Isa Rachmatawarta menambahkan, kegiatan penandatanganan paket kontrak pekerjaan infrastruktur IKN ini penting dan tercatat sebagai momen bersejarah.

"Karena, termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara. Kami menilai ini sebagai kegiatan besar untuk membangun pusat pertumbuhan baru Indonesia, dan bukan kegiatan fisik semata," ujar Isa.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menambahkan, pembangunan IKN juga dipastikan mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN) yang kualitasnya setara dengan produk asing.