JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR sedang melaksanakan penataan Kawasan Semanggi Utara di Surakarta, Jawa Tengah, melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Wilayah turut Kecamatan Pasar Kliwon itu merupakan bagian dari salah satu lokasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan. Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Kaitannya mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (15/08/2022).
Baca juga: Penataan Kawasan Heritage Gresik Terus Dikerjakan, Kelar Tahun Ini
Lingkup pekerjaan meliputi penataan bantaran sungai dengan penyediaan rumah layak huni, ruang terbuka publik, penyediaan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di dalam deliniasi kumuh.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Cakra Nagara menyampaikan, penataan kawasan Semanggi Utara bertujuan mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni.
"Penataan kawasan ini sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat juga dapat meningkat," pungkasnya.
Untuk Kawasan Semanggi Selatan akan menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Perumahan melalui program BSPS.
Sementara untuk penataan kawasan Semanggi Utara akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program KOTAKU.
Program KOTAKU merupakan salah satu program Kementerian PUPR untuk menangani permasalahan permukiman kumuh.
Program ini memiliki target pengurangan kawasan kumuh seluas 10.000 hektar dari sisa 38.431 hektar yang menjadi target nasional.
Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri.
Adapun pelaksanaan kegiatan skala kawasan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, dan salah satunya adalah Kota Surakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.