Kementerian ATR/BPN Bakal Tata Aset Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal menata aset dan tanah milik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Kamis (11/8/2022) di Jakarta.

Hadi mengatakan, langkah melindungi aset Muhammadiyah ini merupakan bukti pengamanan sumber daya manusia (SDM) yang sedang tumbuh.

Dirinya juga meyakini Muhammadiyah akan memberikan kontribusi besar terhadap SDM di Indonesia.

"Muhammadiyah punya ratusan universitas, ribuan sekolah menengah atas, menengah pertama, rumah sakit. Muhammadiyah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi Indonesia Emas pada 2045-2050," katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Resmi, Sertifikat 5 Juta Bidang Tanah Wakaf NU Diurus Kementerian ATR/BPN

Pihak manapun yang hendak menyerobot tanah Muhammadiyah, artinya sama dengan menghancurkan terciptanya SDM yang unggul.

"Dan siapa yang menyerobot tanah Muhammadiyah yang di atasnya ada rumah sakit, berarti mereka sudah mengganggu, menghancurkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," Hadi kembali menjelaskan.

Sementara itu, Haedar mengucapkan terima kasih atas peran Kementerian ATR/BPN yang telah mendukung penataan aset mereka demi kepentingan bangsa.

Menurutnya, kini seluruh aset Muhammadiyah bukan lagi milik perorangan, tetapi perserikatan. Sehingga akuntabilitasnya akan sangat tinggi.

"Muhammadiyah dengan seluruh aset tanah dan lahannya tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi dengan MoU ini," ucapnya pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Blak-blakan Ungkap Modus Baru Mafia Tanah

Di sisi lain, penandatanganan MoU ini sejalan dengan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

"Kita akan kebut target ini, termasuk asetnya Muhammadiyah, sehingga semuanya bisa di-cover dengan sertifikat," tutup Hadi.