Ada yang Progresnya Lambat, 6 KEK Dipelototi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari total 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, terdapat enam kawasan yang tengah mendapat sorotan dari pemerintah.

Pasalnya sebagian KEK yang dimaksud ada yang belum menunjukkan kinerja yang sesuai target yang direncanakan ataupun diharapkan.

Hal itu tertera dalam dokumen Dewan Nasional KEK Indonesia berjudul Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021.

Bahwa ada enam KEK sedang dalam pemantauan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Beberapa di antaranya telah mendapat teguran karena tidak memiliki rencana kerja yang jelas.

"Beberapa KEK juga diingatkan untuk memberikan progres pembangunan yang sesuai target yang telah ditetapkan," tulis dokumen tersebut.

Baca juga: Dari 19 KEK, Ada Empat yang Kinerjanya Optimal, Ini Daftarnya

1. KEK Bitung

KEK Bitung berada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Berdiri di area seluas 534 hektar dan telah beroperasi sejak April 2019 lalu.

Kawasan yang termasuk dalam KEK industri ini memiliki kegiatan utama seperti industri pengolahan kelapa; industri pengolahan perikanan; serta logistik.

Adapun komitmen nilai investasinya sebesar Rp 1,46 triliun. Tapi hingga 2021, realisasinya baru mencapai Rp 312 miliar.

KEK Bitung mengalami beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan agar bisa lebih menarik minat investor.

Mulai dari permasalahan lahan, belum optimalnya fungsi Pelabuhan Bitung, serta infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan.

2. KEK Sorong

KEK yang berdiri di area seluas 523 hektar ini berada di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Telah beroperasi sejak Oktober 2019 silam.

Kawasan yang tergolong KEK industri ini memiliki kegiatan utama meliputi industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan sagu; serta logistik.

Komitmen nilai investasinya Rp 277 miliar, sementara realisasi hingga 2021 mencapai Rp 204 miliar.

Baca juga: Pemerintah Cabut Status KEK Tanjung Api-Api, Ini Alasannya

KEK Sorong masih memerlukan pembangunan infrastruktur kawasan yang lebih masif untuk menunjang peningkatan investasi.