Duit Belum Cair, Teken Kontrak Pengembangan Lahan IKN Jadi Molor

JAKARTA, KOMPAS.com - Penandatanganan kontrak land development (pengembangan lahan) Ibu Kota Nusantara (IKN) terpaksa mundur dari jadwal yang ditetapkan.

Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA).

Dengan begitu, kata Diana, kontrak pengembangan lahan di IKN bisa dilaksanakan jika dana tersebut sudah cair.

“Belum, karena saya masih menunggu DIPA yang belum. Mudah-mudahan minggu ini (dana dicairkan),” ujar Diana usai acara penyerahan hadiah pemenang sayembara IKN di Gedung Auditorium Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Padahal sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa penandatanganan kontrak pengembangan lahan IKN dijadwalkan terlaksana pada Jumat, (15/7/2022) lalu.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak tersebut, maka pengembangan lahan di IKN bisa dimulai Agustus tahun 2022 ini.

Baca juga: Agustus, Pengembangan Lahan Istana Presiden, Wapres, Kementerian/Lembaga Dimulai

Menurut dia, pengembangan lahan ini hasilnya kavling untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), serta Kementerian/Lembaga (K/L).

"Land development itu hasilnya kavling, ini kementerian apa, ini Istana, ini Wapres," terang Basuki usai acara National Stakeholders Forum-First Announcement of 10th WWF 2024 di Jakarta, Jumat (8/7/2022).

Sehingga, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke IKN nantinya sudah memberikan perintah akan dibangun apa kavling tersebut.

Presiden pun juga mengatakan bahwa infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di IKN yang ditandai dengan konstruksi Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” ucap Jokowi saat mengunjungi IKN, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Ini Alasan Tak Ada Juara Pertama Sayembara Istana Wapres, Perkantoran Legislatif, dan Peribadatan

Air baku dari Bendungan Sepaku Semoi akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk di IKN baru.

Menurut Presiden, air yang nantinya disalurkan bagi masyarakat adalah air yang sudah siap untuk diminum langsung.

“Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum,” tutup dia.