Tahun 2022, APBN untuk Sektor Perkeretaapian Anjlok Hingga 60 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2022, jumlah APBN yang digelontorkan untuk sektor perkeretapian anjlok hinggga 60 persen dibandingan dengan anggaran pada tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perkeretaapian Zulfikri dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022) di Jakarta.

“Besar APBN yang diterima oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Perkeretaapian terus alami penurunan dari semula tahun 2019 sebesar Rp 17 triliun menjadi sebesar Rp 6,9 triliun pada tahun 2022 atau turun sebesar 60 persen,” ujar Zulfikri.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Bangun 10.254 Kilometer Jalur Kereta Api Tahun 2030

Padahal menurutnya, pembangunan sektor perkeretaapian di Indoneisa masih bertumpu pada dana APBN.

Dalam empat tahun terakhir, PAGU anggaran yang diterima oleh Ditjen Perkeretaapian terus mengalami penurun yang signifikan.

Pada tahun 2020, besar alokasi APBN yang diterima sebesar Rp 10,94 triliun. Sementara di tahun 2021, jumlah APBN yang diberikan lebih kecil yakni senilai Rp 8,89 triliun.

Padahal menurut Zulfikri banyak proyek yang harus diselesaikan bila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Selain APBN, Zulfikri mengatakan sumber anggaran dari rupiah murni dan Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) pada tahun 2022, juga turun hingga 60 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019.

Berbanding terbalik dengan dana yang didapatkan, kinerja pelaksanaan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian justru meningkat dari tahun ke tahun.

“Untuk kinerja pelaksanaan Dirjen Perkeretaapian terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 83,72 persen menjadi 96,74 persen pada tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2022 prognosisnya sebesar 98,75 persen,” tandas Zulfikri.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah telah menetapkan tiga proyek utama (major project) yang sementara dikerjakan oleh Dirjen Perkeretaapian.

Baca juga: Proyek Kereta Layang Jatinegara-Tanah Abang-Kemayoran akan Dievaluasi

Pertama, pembangunan jalur kereta api Makasar-Parepare. Kedua, pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung dan peningkatan kecepatan jalur kereta Jakarta Surabaya tahap 1 yaitu untuk segmen Jakarta-Semarang.

Ketiga, sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar.