Per 4 Juli, Realisasi FLPP Rp 11,27 Triliun Biayai Lebih dari 100.000 Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 4 Juli 2022, dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah tembus sebesar Rp 11,27 triliun untuk membiayai 101.492 unit rumah.

Artinya, realisasi tersebut mencerminkan 44,91 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sementara selama Semester I 2022 atau ditutup pada 30 Juni 2022, realisasi FLPP telah melebihi target yang ditetapkan.

Tercatat, dana FLPP yang telah dikucurkan sebesar Rp 11,06 triliun untuk membiayai 99.957 unit rumah pada periode tersebut.

“Semester I tahun 2022, kami ditargetkan untuk menyalurkan dana FLPP sebanyak 41 persen dari 226.000 unit. Alhamdulillah, telah tersalurkan 44,05 persen dari target yang ditetapkan," ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam rilis, Selasa (5/7/2022).

Dia mengungkapkan, pihaknya akan selalu mengawal hal ini. Tidak hanya dari sisi penyaluran dana, namun juga dari ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.

Baca juga: Milenial Bergaji Rp 4 Juta Dominasi Penerima KPR FLPP Kuartal I-2022

Khusus Kuartal II tahun 2022, penerima dana FLPP tertinggi adalah kelompok usia 26-30 tahun sebanyak 33.249 unit.

Kemudian, diikuti usia 19-25 tahun sebanyak 30.536 unit, usia 31-35 tahun sebanyak 17.273 unit, jenjang usia 36-40 tahun sebanyak 10.413 unit, serta sisanya di atas 40 tahun sebanyak 8.086 unit.

Penerima dana FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta sebanyak 93.010 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.011 orang, dan TNI/Polri sebanyak 2.536 orang.

Adi mengatakan, BP Tapera tidak saja hanya memastikan penyaluran dana FLPP dapat memenuhi target yang ditetapkan, melainkan kualitas bangunan dari hunian yang dibangun oleh para pengembang juga menjadi perhatian khusus.

Dengan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang telah ada saat ini, BP Tapera akan menggandeng pihak ketiga dalam hal proses verifikasi unsur atau komponen bangunan yang diajukan oleh para pengembang.

Saat ini, BP Tapera terus berkomunikasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam segi teknis pelaksanaan untuk menjaga kualitas bangunan rumah subsidi.

"Kita harapkan bersama dalam waktu dekat atau di tahun ini sudah dapat direalisasikan,” pungkas Adi.