Tol IKN Kemungkinan Dibangun Pakai Duit Pemerintah, Setelahnya Dioperasikan BUJT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) kemungkinan bakal dilakukan menggunakan anggaran pemerintah terlebih dahulu.

Artinya setelah selesai dibangun dan beroperasi, pemerintah baru melakukan lelang operasi kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Hal itu terungkap dalam Webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022 disiarkan Youtube BPJT, Jumat (24/06/2022) lalu.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, sekitar tahun 2021 lalu meminta BUJT Tol Balikpapan-Samarinda untuk melakukan asesmen soal Tol IKN.

Baca juga: Sederet Proyek KPBU Jalan Tol Siap Ditawarkan, Nilainya Ratusan Triliun

Yakni kepada PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) agar melanjutkan pembangunan dari titik Tol Balikpapan-Samarinda hingga ke IKN.

"Memang sangat obvious ya, karena pertama IKN sendiri pada waktu itu masih uncertain dari sisi private sector. Sehingga mereka butuh convinience untuk bisa proceed terus," ujar Danang.

Oleh karena itu, kini pemerintah yang melakukan lelang Tol IKN. Setelahnya, kemungkinan besar baru dilakukan lelang operasi agar BUJT masuk.

"Kemungkinan besar ke depannya baru setelah dioperasikan, ada lelang operasi. Ini satu yang bisa kita lakukan," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong opsi availability payment, seperti halnya yang sudah dilakukan pada jalan nasional.

"Jadi saya kira kalau ada berbagai skema yang kita bisa dorong terus, tapi isunya adalah kita mengerti sebenarnya apa yang menjadi minat, risiko, yang dimiliki oleh swasta," pungkasnya.

Baca juga: Progres Terbaru Proyek Tol Bawah Laut IKN

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan, pembangunan Tol IKN memang inisiatif pemerintah.

"Jadi hari ini kita bangun, ketika sudah beroperasi nanti ya potensinya adalah operasi oleh badan usaha," ujarnya.

"Tentu sambil jalan seperti konsep estafet, nanti ketika lalu lintas sudah tumbuh bisa saja kita monetize, silakan private sector masuk," tandas Herry.

Sehingga, pemerintah menempatkan BUJT untuk terlibat saat waktunya nanti. Sebelum itu, pembangunan akan dilakukan pemerintah terlebih dahulu.

"Tapi memang kapasitas pemerintah juga terbatas, sehingga nanti harus kembali kita lihat ini," tukasnya.