Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Desakan Walhi kepada Pemerintah Atasi Banjir Rob di Pantura Jateng

Kompas.com - 21/06/2022, 13:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comBanjir rob kembali melanda daerah pesisir Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Diberitakan Kompas.com, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dilaporkan tergenang banjir rob pada Senin (20/6/2022) dan menyebabkan beberapa kendaraan yang melintas mogok karena kemasukan air.

Jelas salah seorang karyawan pabrik di Pelabuhan Tanjung Emas, banjir rob sudah mulai terlihat sejak pukul 13.00 WIB.

Kendati demikian, Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Semarang Anton Martin mengatakan banjir rob kali ini bukan disebabkan karena tanggul jebol namun karena air pasang yang tinggi.

Menurutnya, sampai saat ini tanggul di kawasan pelabuhan masih aman. Berdasarkan laporan yang dia terima tinggi tanggul sekitar 2 meter.

Baca juga: Tangani Banjir Rob di Sunda Kelapa, Basuki: Harusnya Tugas DKI

"Kalau sekarang air pasang masih 189 sentimeter," jelasnya kepada Kompas.com.

Adapun sebelumnya diketahui banjir rob sempat melanda kawasan Pantai Utara (Pantura) Jateng akibat jebolnya Tanggul laut Tambak Mulyo di Kecamatan Tanjung Mas, Semarang dan Tanggul Sungai Meduri di Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan pada bulan Mei lalu.

Banjir rob tersebut membuat aktvitas warga yang rumahnya terendam menjadi lumpuh.

Menanggapi fenomena tersebut, Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Iqbal Alma mengatakan, bencana ini seakan seperti diundang oleh manusia, khususnya para pemangku kebijakan.

Menurutnya, banjir rob tidak terjadi begitu saja. Bencana ini lahir dari proses panjang eksploitasi manusia terhadap lingkungannya.

Baca juga: 46 Hektar Lahan Mangrove Akan Direlokasi Demi Tol Tanggul Laut Semarang-Demak

"Meski rob terus terjadi setiap tahun, pembangunan industri di wilayah pesisir tetap saja dilakukan," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Misalnya dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Jatengland Industrial Park Sayung hingga Kawasan Industri Wijayakusuma.

Juga pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak dan pemanfaatan ruang laut terhadap pembangunan Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang–Kendal).

"Pembangunan-pembangunan inilah yang kemudian menyebabkan kerusakan sosial-ekologis di wilayah pesisir," tambah Iqbal.

Menurutnya, banyak terjadi perubahan lanskap wilayah pesisir yang diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan.

Ini juga dikarenakan kondisi tanah sedimen dan tanah lunak dengan beban berat bangunan di wilayah pesisir Jateng, sehingga muka air tanah mengalami penurunan.

Oleh karena itu, Walhi Jateng memberikan 3 desakan kepada Pemerintah kota, provinsi maupun nasional untuk melakukan tindakan, meliputi:

  1. Menghentikan segala bentuk pembangunan yang eksploitatif dan merenggut ruang hidup masyarakat wilayah pesisir,
  2. Menghentikan rencana relokasi mangrove untuk kawasan industri dan pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, dan
  3. Membentuk strategi mitigasi bencana berdasarkan klasifikasi kelas dan memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan marginal. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com