Transaksi Nir-sentuh Tanpa Setop MLFF Akan Diuji Coba di 6 Tol Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir tahun ini, enam ruas tol di Indonesia akan menjadi pilot project (proyek percontohan) dari percobaan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS).

Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit usai media briefing di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Danang mengatakan, enam ruas tol tersebut adalah Tol Bali Mandara, Tol Jagorawi, dan Tol Dalam Kota.

"Di (Tol) Jagorawi, kemudian di Bali Mandara, kemudian ruas Tol Dalam Kota, kan ada 3 tuh jadi total 6 ruas," ujar Danang.

Hingga kini, imbuhnya, masih belum ada perubahan jadwal uji coba MLFF yaitu akan dilakukan akhir tahun ini atau tepatnya Desember.

Sekarang, BPJT Kementerian PUPR masih menyiapkan infrastruktur, agar pelaksanaan uji coba dapat berjalan baik, hingga berlanjut ke tahapan komersial.

Melalui penerapan transaksi nirsentuh MLFF tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrean menjadi nol detik.

Sebelumnya dengan penggunaan uang elektronik juga telah mengurangi waktu transaksi menjadi maksimal 5 detik.

Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya operasional dan juga meminimalisasi bahan bakar kendaraan.

Baca juga: Plus Minus Transaksi Tol Nir-sentuh MLFF Berbasis Satelit

Lalu, memudahkan pengguna jalan karena bayar tol tanpa hambatan, informatif, aman, nyaman, berkelanjutan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat.

Untuk diketahui, sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF dengan teknologi GNSS merupakan prakarsa dari badan usaha (unsolicited project) asal Hongaria yaitu Roatex Ltd Zrt yang telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019.

Hingga akhirnya, Roatex Ltd Zrt ditetapkan sebagai pemenang lelang Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 27 Januari 2021.

Keputusan pemenang ini dikukuhkan melalui Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021.

Proyek KPBU senilai Rp 6,4 triliun untuk masa konsesi 10 tahun ini dilandasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai.