Mulai Bangun IKN Tahun Ini, Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp 3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini usai acara Penjurian Tahap I Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung IKN Nusantara di Tangerang, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: JEO, Problematika Ibu Kota Nusantara

"Yang diminta cukup banyak ya, tapi dari totalnya kira-kira Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kalau nggak salah," ungkap Diana.

Diana menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan dan bangunan dengan prinsip design and build (rancang dan bangun).

Menurutnya, dana itu hanyalah uang muka apabila menggunakan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan prinsip tersebut.

"Selesainya mungkin sampai (tahun) 2024, MYC-nya mungkin bisa 2022, 2023, 2024 awal itu sudah harus selesai semua," jelasnya.

Sejauh ini, Kementerian PUPR tengah mempersiapkan rencana pembangunan IKN Nusantara mulai dari tahun 2022-2024.

Baca juga: IKN Mulai Dibangun Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Punya Duit

Selama dua tahun tersebut, infrastruktur yang akan dibangun yakni, jalan, air, serta Istana Negara.

Sebelum membangun Istana Negara di IKN Nusantara, perlu dilakukan land development (pengembangan lahan) terlebih dahulu.

Selanjutnya akan dibangun kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta di wilayah Sumbu Kebangsaan.

Saat ini, kata Diana, pihaknya sedang melakukan lelang proyek pembangunan awal IKN Nusantara.

Setelah dilakukan pelelangan proyek IKN Nusantara, maka selanjutnya akan dilakukan pembangunan fisik.

Menurutnya, proses lelang pun juga membutuhkan waktu, mulai dari lelang fisik dan manajemen konstruksi (MK) selama dua bulan.