Ini 3 Fokus Kementerian PUPR Percepat Realisasi Anggaran TA 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Mei 2022, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 21,88 persen. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta jajarannya untuk fokus melaksanakan program kerja guna mempercepat penyerapan anggaran TA 2022. 

"Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” kata Basuki dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022). 

Basuki menjelaskan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022 terdapat tiga arahan utama yang harus dilakukan, pertama, mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang, kedua, memanfaatkan semua dana blokir dan ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.

Baca juga: Jokowi Sebut 80 Persen Anggaran IKN Berasal dari KPBU dan Investasi Langsung

Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden.

Kemudian pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selanjutnya eskalasi, tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp 7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang.

"Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkap Menteri Basuki.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan anggaran untuk TA 2023. Dia berharap semua pekerjaan proyek pembangunan dapat selesai pada tahun depan. 

“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” imbuhnya. 

Meski demikian, Basuki menekankan untuk selalu menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pembangunan infrastruktur. 

”Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” kata dia. 

Untuk TA 2023 Pagu Indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 98,2 triliun yang terbagi atas dukungan manajemen Rp 7,9 triliun, committed non dukungan manajemen sebesar Rp 82,7 triliun dan Pagu bebas Rp 7,5 triliun.

“Saya kira TA 2023 sudah banyak yang committed sehingga tidak banyak ruang fiskal untuk program baru, untuk itu harus ada izin dari menteri,” tutup Menteri Basuki.