Mengenal Dhony Rahajoe, Sosok Calon Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk memimpin Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jika dilihat dari sisi pengalaman, kedua tokoh memiliki kombinasi profesi yang baik. "Kalau lihat pengalamannya, mereka kombinasi yang cukup baik dari segi profesionalisme," ujar Wandy saat dikonfirmasi pada Kamis (10/3/2022).

"Pak Bambang punya keahlian di bidang transportasi, infrastruktur dan perhubungan. Lalu punya pengalaman di bidang manajemen dan lembaga internasional. Belum lagi pengalaman di pemerintahan," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Cari Investor untuk Bangun IKN, Begini Progresnya

Sementara Dhony, berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City. Wandy menyebut Dhony boleh dibilang cukup sukses dalam kinerjanya.

Profesional Sinarmas Land

Dhony Rahajoe merupakan sosok yang lama berkarir di Sinarmas Land, pengembang properti ternama di Indonesia yang juga membangun proyek kota mandiri BSD City.

Dia kini menduduki posisi sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land.

Mengutip situs blog pribadinya, Dhony merupakan lulusan Teknik Arsitekur Institut Teknologi Bandung (ITB) 1984. Dia juga tergabung dalam ikatan alumni bernama AR84.

Ayah tiga orang anak ini sejak lulus hingga sekarang, telah berkarir di PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang merupakan bagian dari Sinarmas Land.

Sebelumnya pemerintah beberapa kali telah mengunjungi BSD City dan menjadikannya sebagai salah satu kawasan rujukan dalam pembangunan IKN Nusantara.

Karena dinilai telah memenuhi konsep pembangunan yang akan diterapkan di IKN Nusantara seperti smart city, green city, sustainabality, hingga sistem keamanan kawasan.

Bahkan Presiden Jokowi juga turut serta langsung dalam kunjungan kerja tersebut. Tepatnya pada 24 Desember 2021 lalu.

Kala itu, salah satu perwakilan dari Sinarmas Land yang mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di BSD City ialah Dhony Rahajoe.

"Ya staf Pak Jokowi menghubungi ketika mau ada kunjungan kerja ke BSD akhir tahun lalu," kata Dhony kepada Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Namun demikian Dhony enggan memberikan tanggapan terkait penunjukan ini.

"Sebaiknya tunggu dilantik secara resmi (pukul 15.00, red), tinggal sebentar lagi kan," imbuh dia.

Catatan IAP 

Ikatan Ahli Perencana (IAP) menyambut baik ditunjuknya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, karena latar belakang profesional dan pengalaman praktis mereka akan menjadi faktor penting dalam menangani tantangan pembangunan IKN.

Ketua Majelis Pertimbangan IAP Bernardus Djonoputro menuturkan, keduanya akan langsung berhadapan dengan isu perencanaan tata ruang nasional yang sebelum nya mereka belum pernah terlibat dalam secara teknis.

Isu utama bidang perencanaan pembangunan kota di Indonesia ada dua hal yakni konflik ruang dan pembiayaan. Dan ini akan menjadi tantangan pertama jajaran pimpinan Otorita.

Menurut Bernie, sampai hari ini, Indonesia masih menyisakan masalah konflik ruang yang diakibatkan oleh tidak sinkron nya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

"Walapun IKN adalah proyek greenfield, tidak serta merta menghilangkan potensi konflik ruang," kata 

Dalam membangun IKN, ada 4 Undang-undang (UU) yang harus diintegrasikan dalam rencananya, agar tidak jadi sumber permasalahan rencana kota tidak bisa berjalan.

Yaitu UU Nmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Pulau-pulai Kecil dan UU Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan.

Sementara itu, selama ini sudah dibuat 7 produk rencana yang sudah dimulai. Otorita harus segara menyinkronkan Masterplan IKN dan Rencana Aksi Superhub, di ATR/BPN sedang disusun RDTR Kawasan Strategis Nasional IKN, dan Revisi Rencana Tata Ruang pulau kalimantan.

Sementara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada Kajian Lingkungan Strategis Masterplan IKN dan Policy Brief Forest City.

Pada saat bersamaan secara paralel Kementerian PUPR sedang menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan inti pemerintahan dan Rencana Perumahan.

Kata Bernie, UU IKN dan UU Cipta Kerja tidak serta merta menghilangkan kompleksitas ini. Dan Kepala Otorita harus melakukan integrasi ke-7 produk rencana tersebut.

"Tidak akan mudah untuk tidak memulai dari nol. Isu utamanya, selama ini satgas-satgas IKN di kementerian terkait tidak pernah terbuka tentang produk rencana IKN-nya. Padahal konsultasi publik adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan," tuturnya.

Penulis: Dian Erika Nugraheny, Muhdany Yusuf Laksono| Editor: Bagus Santosa