Hunian TOD Dimonopoli BUMN, Pengamat: Wajar Swasta Cemburu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah BUMN ditengarai memonopoli kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Salah satu yang masif mengembangkan konsep hunian terintegrasi transportasi massal adalah PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya Persero Tbk.

Seperti diketahui, ADCP telah mengembangkan berbagai hunian di sekitar stasiun LRT Jabodebek, proyek yang digarap Adhi Karya.

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan pemerintah terkesan memberi hak monopoli kepada BUMN untuk menggarap proyek hunian berbasis TOD.

Baca juga: Ironi Ribuan Apartemen Terintegrasi Transportasi, Antara Praktik Monopoli, dan Mimpi Rakyat Miskin

Tidak hanya ADCP yang menguasai hunian di sekitar stasiun LRT Jabodebek, dia menyebut ada beberapa perusahaan pelat merah lainnya yang mencoba menerapkan hal sama.

"Misalnya Perumnas, Waskita, banyak dari itu. Dan yang pasti properti ini tidak punya prospek bagi kesejahteraan rakyat," ujar Panangian kepada Kompas.com, Rabu (16/02/2022).

Dia melontarkan kritik, bahwa pola berfikir BUMN juga tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta, yakni berbasis keuntungan.

Mengingat harga yang dibanderol untuk huniannya sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalaupun ada pihak swasta yang cemburu wajar saja. Mereka merasa ini bisnis sehingga ingin bergabung dengan Adhi Karya (ADCP) untuk ikut mengembangkan," terangnya.

Menurut dia, prospek dari pengembangan hunian berkonsep TOD kembali ke perusahaan yang mengembangkan.

Artinya, bila ini dijual terlalu mahal bisa jadi minim pembeli dan mungkin proyeknya akan gagal.

"Sama dengan LRT Jabodebek, kalau harga tiketnya kemahalan tentu masyarakat juga kurang berminat. Tentu hal ini akan berdampak pula pada propertinya yang tidak laku," katanya

Jadi kalau berbicara tentang prospek, Panangian menilai sedari awal sudah kurang tepat dan tidak dikontrol harganya.

Pemerintah pun tidak mungkin merevisi penugasan, karena sudah ada hunian yang dibangun.

"Karena pemerintah yang menelorkan ide LRT Jabodebek, artinya jika pemerintah memang concern terhadap keadilan sosial, pemerintah harus bikin aturan mainnya," pungkasnya.