Anggaran Perumahan Tak Terserap Senilai Rp 1,71 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, anggaran yang tidak terserap pada tahun 2021 sejumlah Rp 1,711 triliun.

Ini mencerminkan masih terdapat 18,97 persen yang tidak terealisasi dari total pagu anggaran Rp 9,023 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, mayoritas anggaran yang tidak terserap berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Rinciannya, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) untuk relokasi rumah khusus (rusus) di Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai Rp 119,09 miliar.

Kemudian, National Slum Upgrading Project (NSUP) untuk relokasi rusus di Sulteng Rp 36,60 miliar, National Affordable Housing Program (NAHP) untuk kemiskinan ekstrem Rp 1,368 miliar.

Sementara yang lainnya berasal dari sisa lelang kontraktual dan siswa swakelola dan AU Rp 43,45 miliar.

"Dimana kami sampaikan bahwa realisasi anggaran 2021 adalah Rp 7,311 triliun atau 81,03 persen," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/02/2022).

Baca juga: Program Sejuta Rumah Tembus 1,1 Juta Unit, Kontribusi Pengembang Paling Banyak

Iwan memaparkan, anggaran yang terserap tersebut digunakan untuk sektor rumah susun (rusun), rumah swadaya, rusus, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Serapan untuk rusun pada tahun 2021 tercapai 7.190 unit atau 97,70 persen dari total target 7.024 unit.

Kemudian, pembangunan rumah swadaya mencapai 66,05 persen yaitu sebanyak 127.091 unit dari target yang ditetapkan 192.430 unit.

Pada pembangunan rusus, Ditjen Perumahan mampu membangun 5.341 unit atau 62 persen dari target 3.311unit.

Sedangkan bantuan PSU terealisasi 99,82 persen atau 25.809 unit dari target sebanyak 25.765 unit.

Sementara untuk Program Sejuta Rumah (PSR) tercapai 100,06 persen atau dalam kata lain melebihi 1 juta unit yakni 1.105.707 unit.