Eks Napi Teroris Bisa Tinggal di Rusun Rp 4,5 Miliar yang Dilengkapi Tempat Tidur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membangun rumah susun Pondok Pesantren (Ponpes) Lingkar Perdamaian di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Pembangunan rusun tersebut ditujukam sebagai pusat pendidikan karakter bagi generasi muda dalam rangka penanggulangan terorisme dan terhindar dari paham radikal di Indonesia.

Rusun yang akan dikelola oleh Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) ini dibangun dua lantai dengan biaya Rp 4,5 Miliar.

Baca juga: Cek, Rusun Mahasiswa Al Azhar yang Dijadikan Penginapan Bagi Penonton MotoGP

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan, pihaknya berharap agar rusun itu bisa bermanfaat dan menjadi tempat pengembangan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk moderasi beragama.

"Kementerian PUPR siap dan akan terus meningkatkan sinergi dengan BNPT sebagai bagian dari upaya untuk penanggulangan terorisme dan paham-paham radikal intoleran," terang Iwan dikutip dari rilis, Senin (14/2/2022).

Dok. BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR Fasilitas Rusun Pondok Pesantren Lingkar Perdamaian di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Sebagai informasi, rusun dibangun tepatnya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jatim.

Dibangun sebanyak satu tower setinggi dua lantai, rusun ini mampu menampung sebanyak 84 orang.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi rusun fasilitas meubelair berupa 42 set lemari pakaian dan tempat tidur susun, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) berupa perkerasan paving block, lampu taman, dan drainase.

Iwan menambahkan, rusun dibangun tentunya tidak bisa berjalan maksimal jika hanya ditangani oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, pihaknya menyadari pentingnya signifikansi dan kontribusi peran pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, dan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) perumahan sehingga proses pembangunan berjalan baik di lapangan.

“Semoga, adanya rusun ini memberikan kontribusi bagi pembangunan perumahan, khususnya mah layak huni berkualitas terjangkau dan berkelanjutan bagi semua pihak sekaligus dukungan Kementerian PUPR untuk bersinergi dengan program BNPT lainnya," tutup Iwan.