Backlog Rumah Membengkak Jadi 12,75 Juta, Apa Langkah Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengatasi tingginya angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) rumah di Indonesia.

Angka backlog rumah kini bertambah menjadi 12,75 juta. Padahal sebelumnya sering disampaikan pemerintah bahwa angka backlog rumah mencapai 11,4 juta.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

"Jumlah tersebut juga belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahun," ujarnya dalam rilis pers Kementerian PUPR, Minggu (06/02/2022).

Baca juga: Penerapan PBG Pengganti IMB Belum Maksimal, Pembangunan Rumah Bakal Mandek?

Menanggapi kondisi ini, Kementerian PUPR pun merancang program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Yakni meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen pada 2024.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi.

Namun, peran aktif asosiasi pengembang, swasta, serta perbankan juga penting. Mengingat dana APBN untuk perumahan juga sangat terbatas, sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan.

"Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," tandas Iwan.

Di sisi lain, peran aktif stakeholder tersebut juga diperlukan dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seiring dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat khususnya MBR.

Karena sektor properti merupakan salah satu lokomotif dan memiliki efek berganda yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.

"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia," terangnya.

Sehingga, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah.

"Kami juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi," pungkas Iwan.