Tiga Ruas Tol Trans-Sumatera Jadi Prioritas Dijual, Mana Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Aloysius Kiik Ro mengatakan, perseroan berencana menawarkan lima ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) kepada investor.

Dari kelima ruas tersebut, ada tiga jalan tol yang saat ini ditawarkan kepada Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia dengan skema asset recyling (daur ulang aset).

Ketiga ruas tersebut adalah Tol Medan-Binjai (Mebi), Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter), serta Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

"Ini mengerucut ketiga (jalan tol) Tol Mebi, Bakter, dan Terpeka," jelas Aloysius saat media tour JTTS, Kamis (20/1/2022).

Namun, saat ini belum ada kesepakatan dan baru dalam tahapan penawaran harga yang sifatnya belum terikat.

Baca juga: Kurangi Utang, Hutama Karya Jual Lima Ruas Tol Trans-Sumatera

Dia berharap agar kesepakatan penawaran ketiga ruas jalan tol tersebut tuntas pada Juni 2022.

"Setelah itu, baru dilakukan keseriusan lalu, kami membolehkan masuk due diligence legal finansial, dan operasional. Ketiganya jalan (tol) itu dicek untuk membutuhkan penawaran akhir," lanjutnya.

Menurut Aloysius, perseroan tengah memfokuskan daur ulang aset ketiga ruas tersebut. Setelahnya akan ditawarkan dua ruas lainnya yakni Tol Palembang-Indralaya (Palindra) dan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai).

Jika nantinya ada ruas baru yang akan beroperasi, tak menutup kemungkinan jika Hutama Karya untuk menawarkannya kepada INA.

Adapun daur ulang aset diperlukan Hutama Karya untuk tiga aspek yaitu keuangan, manajemen risiko, dan belanja modal.

Untuk aspek keuangan yakni menjaga rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio (DER), Debt/EBITDA, interest coverage ratio (ICR), serta debt-service coverage ratio (DSCR) dan mengurangi dampak defisit keuangan.

Lalu untuk aspek manajemen risiko adalah mereduksi potensi ketidakpastian bisnis JTTS tahap I bagi perseroan dan fokus pada penugasan di JTTS tahap selanjutnya.

Sementara dalam aspek belanja modal adalah sebagai alternatif pendanaan infrastruktur oleh pemerintah.