Benarkah Biaya Pendaftaran Tanah Gratis? Ini Penjelasan BPN

Kompas.com - 21/01/2022, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selalu ada pertanyaan soal biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kalangan masyarakat.

Ada yang bilang mahal, sebagian mengatakan terjangkau, bahkan gratis. Namun, faktanya di lapangan, biaya yang dibebankan terkadang tidak sama.

Alhasil, mereka yang sudah menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah terbentur biaya pengurusan. Akibatnya, mereka membiarkan tanah tak bersertifikat.

Ketua Tim Kendali PTSL Hary Nugroho mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa catatan tantangan pelaksanaan PTSL. Masih banyak masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

"Bahwa kegiatan PTSL ini gratis, artinya tidak ada biaya lagi yang dibayarkan ke BPN mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran sampai terbit sertifikat hak atas tanah," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/01/2022).

Baca juga: Percepat Penyelesaian Tanah Transmigrasi, Perpres Reforma Agraria Akan Direvisi

Kendati demikian, menurut dia masyarakat perlu lebih diedukasi bahwasanya masih tetap ada biaya pada saat pra-sertifikasi.

Selain itu, ada pula kewajiban membayar seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Oleh karena itu, dalam tahapan penyuluhan diharapkan bisa lebih maksimal agar mengedukasi para pemohon PTSL akan biaya yang harus dikeluarkan," jelasnya.

Adapun pelaksanaan PTSL terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Penyuluhan, Tahap Pengukuran, Pengumpulan Data Yuridis, Pemeriksaan Tanah, Penyerahan Sertifikat serta Permasalahan Pasca PTSL.

"Semua tahapan-tahapan pelaksanaan wajib dilakukan untuk memastikan PTSL yang berkualitas, kompeten dan sesuai dengan target," tandas Hary.

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto menjelaskan bahwa kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah merupakan alat bantu dalam melakukan inventarisasi bidang tanah.

Pemilihan kegiatan tersebut dipilih sesuai dengan kondisi yang ada. Jika masyarakat sudah memiliki bukti penguasaan, maka kegiatan yang dipilih adalah PTSL.

"Sedangkan, jika tanah tersebut merupakan tanah negara dan masyarakat hanya mengusai tanah tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah redistribusi," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.