Kompas.com - 18/01/2022, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya melakukan penanganan sengketa konflik pertahanan.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) RB Agus Widjayanto mengatakan, dalam melakukan pemetaan permasalahan pertanahan, setidaknya terdapat 10 tipologi yang harus diperhatikan.

Salah satunya yaitu tipologi penetapan hak dan pendaftaran tanah.

“Apakah penetapannya keliru, bagaimana proses pendaftarannya. Semisal terjadi masalah di penetapan batasnya, apakah overlapping atau salah letaknya,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (18/01/2022).

Baca juga: Pencatatan, Cara Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah Ulayat di Sumbar

Menurutnya, beberapa kesalahan yang terjadi dalam penetapan hak ini memang tak luput dari beberapa faktor. Pertama, bersumber pada perkembangan teknologi dalam aspek pertanahan.

Pada kurun 1960-1980, banyak sertifikat tanah yang ada buku tanahnya namun tidak ada surat ukurnya.

Termasuk ketika telah ada gambaran situasinya namun tidak dipetakan sehingga seolah-olah di peta tanah terlihat bersih tanpa ada kepemilikan.

Kedua, faktor pemekaran wilayah. Hal ini sering terjadi di lapangan yaitu pemekaran wilayah terjadi namun protokol daerah pemekaran tidak dilimpahkan secara lengkap.

“Melihat hal tersebut, sejak 1997 kami terus berkembang dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita terapkan koordinat nasional karena sebelumnya kan memakai koordinat lokal seperti pohon, sungai dan patok-patok yang dahulu ada namun sekarang tidak ada,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menambahkan, DPR juga turut berusaha bersama Kementerian ATR/BPN untuk meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, khususnya melalui pemberantasan mafia tanah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Berita
Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berita
Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Berita
Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Berita
Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Konstruksi
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Konstruksi
WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

Kawasan Terpadu
G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

Berita
Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Berita
6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

Umum
Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Fasilitas
Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Berita
Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berita
Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Konstruksi
BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

Berita
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.