Bangun Bandara Loleo, Pemerintah Akan Bebaskan 60 Hektar Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) akan membebaskan lahan sekitar 30 hingga 60 hektar untuk merealisasikan rencana pembangunan Bandara Loleo di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Kepala Disperkim Kota Tikep Muslihin mengatakan, Disperkim Kota Tikep sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Aketobololo untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun belum.

"Selanjutnya, akan segera membuat keterangan resmi sehingga dirampungkan menjadi satu dokumen," kata Muslihin dikutip dari Antara, Sabtu (8/1/2022).

Oleh karena itu, dia dan Kepala Desa dan Camat setempat akan berkoordinasi dalam mengambil langkah-langkah untuk mengindentifikasi kepemilikan lahan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa setempat, ada sekitar 50 kepemilikan  lahan yang dibangun di bandara tersebut.

Untuk lokasi bandara, ada dua alternatif pembangunannya seperti di Loleo dan Eks MP Akelamo.

Baca juga: Daftar Lengkap 10 Bandara Terbesar di Indonesia (II)

Namun, hal itu tergantung oleh pilihan tim survei, di mana lokasi yang layak untuk dibangun Bandara Loleo.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Pemkot Tikep Daud Muhammad menyatakan, persoalan pembangunan jalan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tikep dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Pemkot Tikep dan Pemprov bertanggungjawab terkait jalan, hanya saja dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," jelas Daud.

Dia mengungkapkan kemungkinan besar dananya sudah ada, tinggal dilengkapi lahan dokumen pendukung.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menekankan untuk membangun Kota Sofifi dengan empat infrastruktur.

Keempatnya adalah Bandara Loleo, Pelabuhan di Halmahera Barat (Halbar), Pelabuhan Darko di Sofifi, dan Pelabuhan Gita di Kota Tikep sebagai titik emas.