Kompas.com - 07/01/2022, 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyarankan perbaikan atau tindakan korektif pada lima instansi terkait ditemukannya potensi maladministrasi tata kelola dan pengawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) dan Pengawasan yang Integratif.

Lima instansi yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Informasi Geopasial.

Baca juga: Dicari, Kantor Pengganti Ombudsman RI

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, saran perbaikan atau tindakan korektif tersebut dapat ditindaklanjuti selama 30 hari kerja.

"Oleh karena itu, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan/tindakan korektif agar dapat ditindaklanjuti selama 30 hari kerja," jelas Hery seperti dikutip dari keterangan persnya, Kamis (6/1/2022).

1. Kementerian LHK dan Kementerian Investasi/BKPM diminta untuk berkoordinasi terkait beberapa hal berikut ini:

  • Menetapkan persyaratan spesifik serta mudah dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku P2KH sebagaimana dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) se-Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  • Perlu harmonisasi SOP terutama mengenai jangka waktu pelayanan terkait pertimbangan teknis dan menelaah fungsi kawasan dalam rangka intergrasi dan transformasi mekanisme perizinan ke sistem Online Single Submission (OSS).
  • Mempercepat proses tranformasi dan intergrasi IPPKH/P2KH ke dalam OSS yang dapat diakses secara transparan dan mudah oleh pemohon.
  • Mempercepat tahapan sosialisasi teknis pelayanan P2KH berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang baru ditunjuk bagi pelaksana di lapangan.

Baca juga: Tanggapi Ombudsman, Kementerian ATR/BPN Belum Bisa Berikan Sertifikat Warga Keturunan Tionghoa di DIY

2. Untuk Kementerian LHK dan Badan Informasi Geopasial agar berkoordinasi secara intensif dalam mempercepat penyediaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta IPPKH.

3. Kepada Kementerian LHK dan Kemenkeu untuk berkoodinasi secara intensif untuk menyediakan kembali alokasi dana dekonsentrasi yang memadai bagi Dinas Kehutanan.

4. Kementerian LHK dan Kementerian ESDM diminta mengevaluasi dan memantau efektifitas pelaksanaan MoU/nota kesepakatan tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lingkungan dan Kehutanan dan Bidang ESDM.

Selain itu, menindaklanjunti MoU dengan membuat rencana kerja per bidang guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi sharing (berbagi) data kewilayahan.

5. Khusus Kementerian LHK, Ombudsman meminta agar memperjelas makna kalimat sumber dana lain yang tidak mengikat pada Pasal 415 ayat (2) dan 418 ayat (4) Peraturan Menteri (Permen) LHK  Nomor 7 Tahun 2021.

Kemudian, menyusun rencana strategi dengan berkoordinasi dan rekonsiliasi serta
permutakhiran data IPPKH/P2KH beserta kewajiban yang melekat di dalamnya.

Terakhir, Kementerian LHK diminta meningkatkan kepatuhan pemegang IPPKH/P2KH untuk pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan optimasi tugas kewengan dan dimiliki Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.