Perkantoran di Jakarta Mengalami Tekanan, Bagaimana 2022?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat hunian perkantoran di Jakarta masih mengalami tekanan pada 2021. Baik di Central Bussines District (CBD) maupun di non-CBD.

Berdasarkan riset Collier International Indonesia, tingkat okupansi perkantoran di CBD selama 2021 tercatat 78,4 persen. Turun sekitar 5 persen dibandingkan sebelum pandemi 2019.

Sementara di area non-CBD, tingkat hunian perkantoran selama 2021 sebanyak 79,2 persen atau turun sekitar 3 persen daripada sebelum pandemi 2019.

Padahal tidak ada pasokan baru pada 2021. Sehingga pasokan kumulatif di CBD sebanyak 6,96 juta meter persegi, sedangkan non-CBD 3,62 juta meter persegi.

Baca juga: Terdampak Pandemi, Bagaimana Nasib Sektor Perhotelan dan Perkantoran Tahun Depan?

"Karena beberapa perusahaan tidak memperpanjang masa sewa dan beberapa lainnya melakukan pengurangan luasan kantor," ujar Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (05/01/2022).

Kendati demikian, hal positifnya masih terlihat ada ekspansi perusahaan-perusahaan teknologi.

Mereka berhubungan dengan internet, e-commerce, consumer goods, logistik, telekomunikasi, serta instansi dan perusahaan pemerintah.

"Bahkan instansi pemerintahan itu sendiri, yang non-departemen yang memerlukan ruang kantor baru. Dari sini sudah kelihatan bahwa industri perkantoran mulai menemukan titik positifnya dengan harapan jumlah tenant lebih banyak," terangnya.

Meski begitu, kinerja sektor perkantoran di Jakarta pada 2022 masih akan menghadapi tantangan dan permasalahan utama yakni dari segi pasokan.

Sebab, suplai di CBD maupun non-CBD jumlahnya masih akan cukup tinggi pada 2022. Ada beberapa gedung selesai konstruksi dengan total sekitar 550.000 meter persegi.

Proyeksinya yakni ada tujuh gedung kantor baru di CBD seluas 350.000 meter persegi dan tujuh gedung non-CBD dengan 200.000 meter persegi.

Menurut Ferry, karena banyak proyeksi penyelesaian pembangunan gedung perkantoran yang mundur pada 2020 dan 2021.

Rata-rata gedung yang selesai ini sudah terlanjur dibangun, sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk menahan penyelesaian dan imbasnya pun menumpuk pada 2022.

"Dengan proyeksi pasokan yang demikian tinggi 2022, mau tidak mau tingkat hunian masih akan turun. (pasokan) Masih belum bisa menimbangi tingkat penyerapannya," imbuhnya.

Meski secara angka masih menurun okupansinya, tetapi masih ada potensi beberapa tenant yang akan masuk dan jumlahnya lebih besar dibanding 2021 dan 2020.

"Selain itu, kami melihat banyak para pmilik gedung atau pengembang memberikan insentif (diskon tarif sewa) agar bisa meningkatkan tingkat hunian gedung," tutup Ferry.