KAI Gunakan PMN Rp 6,9 Triliun untuk Tambal Cost Overrun LRT Jabodebek dan KCJB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (persero) memperoleh penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN Tahun 2021 sebesar Rp 6,9 triliun.

Dana PMN tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek Strategis Nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," kata Didiek dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021). 

KAI akan mengelola PMN sesuai Good Corporate Governance (GCG), akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.

Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.

Dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Depo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya bunga selama konstruksi, dan biaya-biaya lainnya.

Adapun sesuai Perpres Nomor 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Dana PMN sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia.

Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari China Development Bank (CDB) dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.

"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," cetus Didiek. 

Bagi masyarakat, PMN tersebut bermanfaat menghadirkan transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi/penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.

Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis perkeretaapian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru.

Selain itu juga peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.

Selanjutnya, PMN juga akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan 2 PSN dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi Covid-19.

Didiek menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.

Sedangkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) per 28 Desember progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.

"KAI akan terus mengawal jalannya kedua Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," pungkasnya.