Kompas.com - 21/12/2021, 19:00 WIB
Ilustrasi rumah - Tampilan desain teras rumah minimalis. SHUTTERSTOCK / AnnaTamilaIlustrasi rumah - Tampilan desain teras rumah minimalis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih mengalami sejumlah kendala di lapangan.

Hal itu dikeluhkan oleh asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Mereka menilai masih ada tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hingga kini banyak pemerintah daerah yang belum mengeluarkan Peraturan Daerah terkait penerapan PBG dan masih berpegang pada IMB meski kebijakan itu telah dihapus oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Penerapan PBG Pengganti IMB Belum Maksimal, Pembangunan Rumah Bakal Mandek?

Pengamat Properti yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan, tidak efektifnya penerapan PBG di lapangan membuktikan bahwa pemerintah pusat masih bersikap otoritarianisme dalam menjalankan birokrasi.

Menurutnya, minimnya koordinasi dan persetujuan dengan seluruh pemerintah daerah menjadi penyebab terkendalanya penerapan PBG di lapangan. 

"Berarti pemerintah pusat masih bersikap otoritarianisme karena PBG hanya diputuskan tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan seluruh daerah di Indonesia. Jadi lebih kepada persetujuan dan capacity building," kata Panangian saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Panangian menjelaskan, seharusnya sebelum dibuat aturan terkait PBG, Pemerintah Pusat melakukan komunikasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, misalnya membahasnya dalam bentuk simposium.

Terlebih, kebijakan PBG ini bersifat teknis, sehingga sejak awal, pemerintah daerah seharusnya diberikan pemahaman bagaimana prosedur dan penerapannya di lapangan.

Menurut Panangian, pemerintah harus memahami bahwa pasca pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya sejak diberlakukannya otonomi daerah, masalah perumahan dan permukiman kini juga telah menjadi wewenang dari pemerintah daerah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.