Soal Proyek MRT Jakarta East West, KPPIP Usul Pembentukan Tim Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusulkan pembentukan task force atau tim khusus.

Kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East-West (Cikarang-Balaraja).

Hal ini disampaikan Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Transportasi dan Finance Djoko Wibowo dalam Rakor Penyiapan Lokasi Stasiun dan Depo MRT East-West pada Rabu (8/12/2021)

Melansir dari situs resmi KPPIP, task force ini melibatkan sejumlah instansi baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Yakni di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: MRT Jakarta Memulai Konstruksi Simpang Temu Lebak Bulus

"Untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, kami mengusulkan dibentuk suatu tim atau task force yang melibatkan lintas instansi dari 3 provinsi dan kota/kabupaten yang dilalui MRT East-West," ujar Djoko, Rabu (08/12/2021).

Penetapan lokasi depo dan stasiun MRT East-West serta trase perlu segera dilakukan untuk mempercepat langkah kerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang wilayahnya dilintasi.

Dalam kajian Japan International Cooperation Agency (JICA), salah satu lokasi Depo di wilayah DKI Jakarta adalah di daerah Rorotan yang merupakan lahan hijau.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya mendukung PSN tersebut.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Jogi Harjudanto mengatakan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) atau Transit Oriented Development (TOD) perlu dikaji.

Agar nantinya tersedia area-area komersial yang bisa dikelola operator MRT East-West yang juga bisa menjadi sumber pemasukan.

Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Jawa Barat Sismadani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memasukkan rencana pembangunan PSN MRT East-West dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

"Di dalam RPJMD sudah dimasukkan juga menjadi program prioritas dalam program pengembangan transportasi massal perkotaan," imbuh Sismadani.

Lalu, perwakilan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Aris Budiman menambahkan, kepastian penetapan trase dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan revisi RTRW.

"Jika ada opsi keterlibatan Jababeka, perlu segera diputuskan, seperti apa gambarannya, keputusan tersebut sebagai acuan kami di Pemprov Jawa Barat," ujar Aris.

Di sisi lain, Perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Listra Pramadwita Destriyana, menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera mengajukan permohonan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Perlu dicek ke setiap Pemda agar revisi Perda terkait RTRW apakah sudah mengakomodasi rencana pembangunan PSN ini atau belum. Karena ini melintasi 3 provinsi, rekomendasinya harus dari Menteri ATR/BPN," jelasnya.

Menanggapi hal itu, PPK MRT East West Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Theresia Fajar Purbosari menyampaikan, akan segera melayangkan surat terkait permohonan KKPR rencana pembangunan MRT East-West.

Perlu diketahui, hingga kini trase MRT East-West masih dalam tahap finalisasi study Engineering Services.

Hasil studi penentuan itu akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian ATR/BPN dalam menyusun rencana tata ruang terkait pembangunannya.