Kompas.com - 08/12/2021, 07:30 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/11/2021). KOMPAS.com/ IRFAN KAMILWakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/11/2021).

 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengapresiasi komitmen Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencegah praktik korupsi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Menurutnya sebagian besar korupsi di Indonesia menyangkut pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan dua cara yaitu suap dan gratifikasi.

"Pohon besar korupsi itu suap dan gratifikasi. Kalau kita bedah, sebagian besar korupsi itu menyangkut pengadaan barang dan jasa. Jadi bagaimana suatu perusahaan untuk bisa dapat proyek itu mereka menyuap panitia lelang dan pejabat yang berkepentingan," kata Alexander yang hadir secara virtual dalam acara bertajuk 'Apresiasi Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP' di Jakarta, Selasa (07/12/2021). 

Baca juga: 8 BP2JK Jadi Pilot Project Terapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi biasanya terjadi sejak awal tahap perencanaan.

Dia menyebut demi lolos lelang, para peserta yang merupakan pengusaha konstruksi ini biasanya tak segan akan mengawal prosesnya di tingkat legislatif.

"Sehingga nanti ketika pelaksanaan lelang cuma formalitas saja. Jadi yang menang lelang itulah perusahaan yang bisa mengawal di DPR dan DPRD," ujarnya.

Alexander menuturkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membuat persaingan tidak sehat.

Selain itu juga dapat mengorbankan kualitas dari pembangunan infrastruktur.

"Infrastruktur berkualitas menjadi dambaan bagi masyarakat dan juga bisa menjadi peluang investasi. Tapi ketika ada suap maka ini jadi persoalan, pasti ada penyimpangan menyangkut kualitas pada saat pekerjaan," tuturnya.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi ini harus segera dihentikan. Salah satunya, dengan menerapkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.